75 Mantan Karyawan Sri Ratu Demo, Kena PHK Tanpa Pesangon

Puluhan mantan pekerja PT Sri Ratu (SR) Semarang, Jawa Tengah, menggelar unjuk rasa protes terhadap kebijakan perusahaan

Penulis: Akhtur Gumilang | Editor: galih permadi
TRIBUN JATENG/AKHTUR GUMILANG
75 Mantan Karyawan Sri Ratu Demo, Kena PHK Tanpa Pesangon 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akhtur Gumilang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Puluhan mantan pekerja PT Sri Ratu (SR) Semarang, Jawa Tengah, menggelar unjuk rasa protes terhadap kebijakan perusahaan yang tidak memberikan pesangon pasca putusan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, Desember 2017 lalu.

Ia menggelar demo di Jalan Pemuda, depan PT Sri Ratu Semarang pada Kamis (29/3/2018) siang ini.

Para pekerja menilai perusahaan tidak punya itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sesuai UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Koordinator Aksi Heru Budi Utomo menuturkan, keberatannya dengan kebijakan perusahaan yang sudah mem-PHK tanpa ada pesangon.

"Bagi para pekerja tentu sangat keberatan dengan kebijakan perusahaan mem-PHK kami, apalagi ditambah tidak memberikan pesangon sesuai aturan yang ada," kata Heru kepadaTribunjateng.com, Kamis (29/3/2018).

Pendemo yang terdiri dari sekitar 70 orang itu mayoritas perempuan, mengingat yang pemecatan sepihak kebanyakan adalah pekerja bagian kasir dan pramuniaga.

Sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan pesangon dan protes ketidakpedulian SR dibentangkan di tengah aksi.

"Ini adalah demo yang ke empat sejak kami berunjukrasa mulai Senin (26/3) kemarin," tambah Heru.

Ia yang juga Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Kota Semarang itu menuturkan secara keseluruhan ada sekitar 200 pekerja SR yang kena PHK sepihak pada Desember 2017.

Menurutnya, pembicaraan antara manajemen dengan perwakilan pekerja tidak membuahkan hasil.

Perusahaan enggan membayar pesangon sesuai aturan. Hingga akhirnya sengketa pesangon melibatkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang.

Dalam hal ini, kata Heru, Disnaker merekomendasikan agar SR Semarang memenuhi kewajibannya, yaknj sebesar 1 x peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) atau jumlah sekali gaji yang diterima dan dikalikan selama masa kerja.

"Padahal sesuai aturan adalah 2 x PMTK. Meski hanya 1 x PMTK namun rekomendasi ini bisa diterima pekerja," ujarnya.

Kenyataannya, setelah ada rekomendasi Disnaker, perusahaan tidak ada tanda-tanda melunasi kewajibannya.

Parahnya lagi, pihak SR Semarang malah menyatakan akan mencicil pesangon pekerja tanpa ada kejelasan waktu pembayaran.

"Pekerja merasa dibohongi. Sebanyak 75 pekerja tetap meminta pesangon dibayar tidak dengan cara diangsur. Apalagi tidak ada kejelasan waktu mengangsur," tambah Budi.

Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved