Pemekaran Brebes

Seluruh Fraksi DPRD Setuju Pemekaran Brebes Bagian Selatan, Ini Yang Harus Segera Dilakukan Bupati

Persetujuan itu disampaikan saat penyampaian pandangan umum pada Rapat Paripurna DPRD Brebes terkait pemekaran, beberapa waktu lalu.

Seluruh Fraksi DPRD Setuju Pemekaran Brebes Bagian Selatan, Ini Yang Harus Segera Dilakukan Bupati
TRIBUNJATENG/MAMDUKH ADI PRIYANTO
DPRD Kabupaten Brebes setujui daerah otonomi baru enam kecamatan di wilayah Brebes selatan. Hal itu terungkap saat perwakilan fraksi menyampaikan pendapat umum saat rapat paripurna usulan pemekaran Brebes Selatan di Gedung DPRD, Senin (26/3/2018). 

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Seluruh fraksi di DPRD Brebes telah menyutujui usulan pemekaran Brebes bagian selatan yang meliputi enam kecamatan (Tonjong, Bumiayu, Sirampog, Paguyangan, Salem, dan Bantarkawung).

Persetujuan itu disampaikan saat penyampaian pandangan umum pada Rapat Paripurna DPRD Brebes terkait pemekaran, beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, pimpinan DPRD mendesak agar Bupati Brebes, Idza Priyanti, melakukan tindaklanjut atas hasil rapat paripurna itu.

Diadakannya rapat paripurna itu menyusul keluarnya hasil kajian akademis dari Universitas Diponegoro (Undip) yang menyatakan bahwa Brebes bagian selatan berpotensi menjadi daerah otonom baru.

Menanggapi persetujuan anggota dewan tersebut, Ketua tim kajian akademis pemekaran dari Undip, Teguh Yuwono, mengungkapkan saat ini pemerintah pusat belum mengatur terkait regulasi mengenai pemekaran daerah, termasuk aturan ketentuan yang menyimpulkan daerah tersebut layak atau tidak.

"Saat melakukan kajian, kami menggunakan UU 23 lantaran pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru. Hal itu karena pemekaran merupakan wewenang pemerintah pusat," ucap Teguh saat dihubungi, Kamis (29/3) kemarin.

"Di dalam UU itu terdapat indikator- indikator semisal jarak dengan ibukota kabupaten kaitannya dengan soal pelayanan, kemampuan pelayaan, kemampuan ekonomi dan sebagainya," imbuh pria yang merupakan pengamat politik dan kebijakan publik Undip itu.

Menurutnya, pihaknya telah melakukan pencermatan saat proses penilaian berdasarkan indikator yang ada. Namun, Ia enggan membeberkan indikator apa saja yang masih kurang atau perlu ditingkatkan.

Teguh hanya mau memberikan keterangan terkait prosedur usulan pemekaran hingga ke tingkat pusat. Selanjutnya, kajian akademis tersebut, kata dia, bisa digunakan sebagai lampiran usulan pemerintah daerah ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

"Usulan pemekaran tidak hanya dengan surat- surat saja, tapi harus dilandasi dengan pemikiran dan argumen perlunya dilakukan pemekaran. Makanya ada data- data dan fakta yang tertuang dalam kajian itu," tandasnya.

Halaman
12
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved