PKB Jawa Tengah Persoalkan Minimnya Pemasangan APK Cagub-Cawagub

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, didesak segera memasang alat peraga kampanye (APK) Pilgub Jateng 2018. 

Ketua DPW PKB Jateng KH M Yusuf Chudlori atau  Gus Yusuf, melalui keterangan persnya, Minggu (1/4/2018) mengatakan, pihaknya mempertanyakan kinerja KPU yang dinilai lamban. Sehingga terkesan KPU memperlambat sosialisasi ke masyarakat.

Menurut Gus Yusuf, setelah mencetak dan mendistribusikan APK berupa poster dan pamflet, ternyata KPU tak kunjung memasang baliho dan spanduk. Hanya kelihatan di beberapa titik.

“Saya keliling di berbagai kabupatan, hanya ada satu dua baliho di pusat kota. Itu pun baru beberapa Kabupaten. Tim di lapangan juga melaporkan, nggak ada sama sekali baliho, spanduk dan umbul umbul di kecamatan," katanya.

Ia mengatakan, dari laporan yang ia terima dari para kader di daerah, pemasangan APK masih sangat minim.

"Sebagai perbandingan, saya kemarin baru saja dari Sidoarjo Jawa Timur, baliho spanduk, dan umbul-umbul dari KPU terpampang di tiap sudut,” tegasnya.

Ia menilai, kondisi ini berdampak buruk terhadap pandangan masyarakat pada KPU.

Pihaknya justru menduga ada unsur kesengajaan dari KPU yang berdampak pada lemahnya sosialisasi pasangan Cagub-Cawagub Jateng Sudirman Said-Ida Fauziyah.

"Semakin diperlambat jelas semakin menghambat sosialisasi," tandasnya.

Pihaknya sebagai salah satu pendukung Cagub-Cawagub Sudirman Said-Ida Fauziyah, merasa dirugikan atas persoalan tersebut. Menurutnya, hal ini akan berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat untuk mendatangi TPS saat pemungutan suara.

"Saya enggak ngerti kerja KPU. Kami pasang sendiri gambar calon melalui baliho dan spanduk, dicopoti Panwas. Alasannya tidak sesuai aturan, tetapi gambar dari KPU mana? Jika begini, pendidikan politik ke rakyat mana?” tandasnya.

Gus Yusuf juga mengingatkan, keberhasillan demokrasi dan penyelenggaraan pilgub itu bukan semata terletak dari calon dan tim suksesnya, tetapi penyelenggara juga harus profesional bekerja.

“Saya kira Panwas harus meneliti ini dan mengklarifikasi KPU. Ingat, Pilgub dibiayai dengan uang rakyat, kalau tidak memaksimalkan keterlibatan rakyat, kredibilitas pilgub diragukan,” tegasnya.

Tim yang tergabung Laskar Perjuangan Merah Putih, imbuh Gus Yusuf, akan menginvestigasi persoalan ini. Jika ada pelanggaran tentu akan memproses secara hukum.(*)