Breaking News:

Ini Update Sidang Gugatan Anin Siswi SMAN 1 Semarang yang Dikeluarkan

Kuasa hukum dari Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang, yang berasal dari Biro Hukum Setda Jateng, Iwanudin mengatakan, kaitan dengan dugaan

Penulis: hesty imaniar
Editor: iswidodo
youtube
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kuasa hukum dari Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang, yang berasal dari Biro Hukum Setda Jateng, Iwanudin mengatakan, kaitan dengan dugaan keterangan saksi bernama Santi palsu, bahwa hal itu masuk ke ranah pidana.

"Ya kami tahu soal kuasa hukum penggugat melayangkan pernyataan seperti itu, tapi bagi kami, proses persidangan ini biar selesai terlebih dulu, karena Kamis (5/4/2018) besok itu putusan, jangan sampai masalah ini berlama-lama," katanya, Selasa (3/4/2018).

Baca: Ratusan Siswa SMAN 1 Semarang Gelar Demo Solidaritas Anin dan Afif

Baca: Tedi Bara Orangtua Siswa SMAN 1 Semarang: Saya Merasa Mengantarkan Anak ke Kandang Macan

Baca: MENGEJUTKAN! Pengakuan Orangtua Siswa SMAN 1 Semarang yang Anaknya Tewas Tenggelam di Kolam Renang

Menanggapi soal itu, Iwan, merespon santai, bahwa, pihaknya yakin, jika pihak penggugat merasa tidak puas dengan keterangan saksi yang bernama Santi, maka mereka harus menunggu putusan sidang.

"Karena menurut saya, itu kan pidana ya, jadi saya rasa, jika kaitannya dengan pidana, silahkan saja, karena semua itu harus ditangani polisi dulu, tapi saya rasa, biarkan persidangan ini selesai," bebernya.

Iwan mengaku sidang harus selesai terlebih dulu, lantaran mengingat, Anindya merupakan siswa. Jika, soal ditambahkan selama proses sidang berjalan, ia takut akan menganggu proses persidangan.

Sementara itu, dari pihak Kuasa Hukum Suwondo, atau ayah Anindya, Aris Septiono, menjelaskan bahwa dirinya menyimpulkan, selama mulai pengumpulan bukti dan persidangan, tata tertib yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang, banyak yang tidak sah.

"Pertama, pembuatan dan pengesahan tatib itu sendiri, yang oleh kepala sekolah, lalu penghitungan poin, ada dua pilihan yakni kesalahan individu atau kelompok, mestinya ditulis satu saja, tapi ini semua," ungkapnya.

Ia menjelaskan, selama pembuktian di persidangan, tata tertib yang ada tidak sah dan belum bisa diberlakukan.

"Pembuatan dan penetapan tata tertib hanya sepihak dari kepala sekolah tanpa ada persetujuan atau masukan dari komite sekolah dan peserta didik, lalu soal perhitungan poin juga bersifat akumulatif untuk satu pelanggaran. Itu jelas menyalahi aturan," tegasnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved