PHK Karyawan, Pihak Pasaraya Sri Ratu Semarang Akan Cicil Pembayaran Pesangon

Manajemen PT Pasaraya Sri Ratu mengaku tidak mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk membayar semua pesangon seluruh karyawan

Penulis: m zaenal arifin | Editor: galih permadi
hermawan handaka
Ratusan karyawan Sri Ratu Pemuda yang tergabung dalam Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) melakukan demo menuntut hak mereka sebagai karyawan PT. Sri Ratu salah satunya menuntut hak mereka menerima uang pesangon selama bekerja di Sri Ratu Pemuda, Kamis (29/3). (Tribun Jateng/ Hermawan Handaka) 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Manajemen PT Pasaraya Sri Ratu mengaku tidak mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk membayar semua pesangon seluruh karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam satu tahap pembayaran.

Sehingga manajemen Sri Ratu menghendaki pembayaran pesangon karyawan dilakukan dengan cara mencicil selama enam kali.

Kuasa hukum manajemen PT Pasaraya Sri Ratu, Osward Feby Lawalata mengatakan, jumlah seluruh karyawan yang terkena PHK pada Desember 2017 ada 286 orang karyawan.

"Dari jumlah itu, awalnya ada 77 karyawan yang menolak pembayaran dengan dicicil. Tapi belakangan, 12 orang di antaranya menerima.

Berarti tersisa 65 orang yang menghendaki pembayaran pesangon dilakukan satu kali," kata Osward, usai audiensi dengan Komisi D DPRD Kota Semarang, Selasa (3/4/2018).

Ia memaparkan, Sri Ratu sebenarnya tidak ingin memberhentikan para karyawan. Akan tetapi, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, bisnis ritel terus menurun.

Dari delapan Swalayan Sri Ratu, tujuh di antaranya telah ditutup dan menyisakan Sri Ratu Pemuda saja.

"Sri Ratu di Pekalongan, Purwokerto, Tegal, Madiun, Kediri, dan lainnya telah kami tutup. Karena memang tidak mampu menanggung biaya operasional," paparnya.

Untuk bisa bertahan, lanjutnya, setidaknya omzet per bulan outlet Sri Ratu mampu memberi pemasukan Rp 10 miliar untuk menanggung beban operasional seperti biaya listrik yang mencapai Rp 1,2 miliar per bulan.

Atas penurunan omzet yang terjadi akibat gerusan menjamurnya minimarket, manajemen terpaksa menutup tujuh outlet di berbagai wilayah.

Osward menilai, manajemen Sri Ratu masih mempunyai itikad baik terhadap nasib para karyawannya.

Hal itu dibuktikan dengan adanya jaminan kesehatan BPJS, uang penghargaan masa kerja, dan uang pesangon meski prosesnya dilakukan dengan cara mencicil.

"Perusahaan lebih dari tiga tahun mengalami kerugian. Sehingga perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pesangon karyawan dalam satu kali pembayaran. Kalau satu kali sekaligus, itu sulit sekali. Tapi kami komitmen pasti membayarnya," jelasnya.(*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved