Diskusi Proyek Jalan Tol Semarang-Demak, Tanggul Laut dan Dampak Sosial Rob

Diskusi Proyek Jalan Tol Semarang-Demak, Tanggul Laut dan Dampak Sosial Rob di Undip Semarang, Selasa 10 April 2018

Diskusi Proyek Jalan Tol Semarang-Demak, Tanggul Laut dan Dampak Sosial Rob
tribunjateng/akhtur gumilang
TERJEBAK GENANGAN - Situasi arus lalulintas di Jalan Raya Kaligawe, Genuk. Kemacetan panjang terjadi di ruas jalan ke Kota Semarang karena jalan tergenang banjir, Kamis (1/3/2018) pagi. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Rencana pembangunan jalan tol Semarang-Demak oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dinilai belum menyelesaikan dampak sosial yang muncul akibat banjir rob yang melanda wilayah timur Kota Semarang.
Jalan tol yang juga berfungsi sebagai tanggul laut itu, hanya menanggulangi rob agar ke depannya tidak terjadi lagi.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM Yogyakarta, Hermin Indah Wahyuni, usai forum group discussion (FGD) communication and politics of disaster in Indonesia di ruang pertemuan Gedung Laboratorium Terpadu Undip Semarang, Selasa (10/4).

Hermin menuturkan, penanggulangan rob dengan melakukan pembangunan jalan tol harus dibarengi dengan perbaikan dampak sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang terdampak rob.

"Pemerintah tidak boleh mengesampingkan kondisi sosial masyarakat. Pembangunan tanggul laut harus beriringan dengan penuntasan masalah sosial yang ada," katanya.

Pihaknya mengaku cukup miris melihat kenyataan lingkungan warga terdampak banjir rob. Pasalnya, dari penelitiam yang dilakukan, banjir rob sudah menjadi hal yang biasa. Padahal banjir rob merupakan bencana yang harus ditanggulangi bersama-sama.

"Peran pemerintah tidak sebatas menangani robnya saja. Tapi juga bagaimana mengembalikan kondisi sosial dan lingkungan warga yang sudah sangat lama hidup di genangan rob," paparnya.

Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi Undip Semarang, Turnomo Rahardjo menyampaikan, rob sudah menjadi persoalan yang klasik di Kota Semarang. Sejauh ini, Pemerintah belum sepenuh hati melakukan penanggulangan masalah rob.

"Identifikasi dan perumusan masalah terkait banjir rob sudah dilakukan. Ini tinggal ke tindakannya. Hanya saja selama ini yang menjadi masalah, tidak ada niatan yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menyelesaiakan masalah rob. Itu dilihat dari cara yang dipakai tidak sistematis," katanya.

Bahkan persoalan rob ini, lanjutnya, sudah menjadi komoditas politik setiap gelaran Pemilihan Wali Kota Semarang (Pilwakot) oleh semua calon. Hanya saja, setelah pemilihan selesai, realisasi penyelesaian masalah rob yang digaungkan selama kampanye tidak kunjung terealisasi.

Untuk itu, dibutuhkan peranan media yang secara kontinyu memberitakan kondisi masyarakat terdampak rob. Karen, tanpa sinergitas yang baik antara antara pemerintah, media dan masyarakat, maka penyelesaian rob akan sulit terealisasi.

"Namun yang paling penting juga, masyarakat dan media harus memiliki pemahaman yang sama bahwa rob adalah bencana. Dengan begitu, saya pikir pemerintah akan bekerja lebih baik lagi dalam menangani masalah itu," jelasnya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved