Pemerintah Wajibkan Perusahaan Swasta Mempekerjakan Difabel Satu Persen dari Total Pekerja

Perusahaan swasta diwajibkan kerjakan penyandang disabilitas sebanyak satu persen dari jumlah total pegawainya.

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Swasta Mempekerjakan Difabel Satu Persen dari Total Pekerja
TRIBUN JATENG/AKBAR HARI MUKTI
Sejumlah penyandang disabilitas mendapat bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akbar Hari Mukti

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Perusahaan swasta diwajibkan kerjakan penyandang disabilitas sebanyak satu persen dari jumlah total pegawainya.

Hal itu diungkapkan Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Nurahman usai kegiatan Berdayakan Disabilitas Indonesia Bersama BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Graha Saba Buana di Solo, Selasa (10/4/2018).

"Perusahaan swasta memiliki kewajiban pekerjakan satu persen penyandang disabilitas dari jumlah total karyawan yang ada," ujar dia.

Menurutnya, kewajiban ini sesuai Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Adapun untuk mengontrol perusahaan swasta telah memperkerjaman penyandang disabilitas, ada UU No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

"Intinya kita berdasar acuan UU tersebut untuk mengawasi dan mengontrol perusahaan swasta," papar dia.

Ia menilai, apabila masih terdapat perusahaan swasta tak menjalankan UU tersebut, maka pemerintah akan memberi sanksi hukuman kepada perusahaan itu.

"Jadi harus sesuai UU," paparnya.

Kepala Pengembangan Bakat dan Minat Yayasan Pendidikan Anak Catat (YPAC) Solo, Sugian Noor menambahkan, meski di Solo telah ada Perda terkait hal tersebut, hingga sekarang di Solo masih ada sejumlah perusahaan belum menerima karyawan penyandang disabilitas.

Ia pun menjelaskan, Perda itu belum sepenuhnya memihak penyandang disabilitas.

"Perusahaan-perusahaan pasti selalu ingin cari tenaga kerja produktif. Maka sampai saat ini banyak perusahaan tak menerima tenaga kerja disabilitas," katanya.

Sementara Agus Susanto, Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menuturkan bila BPJS Ketenagakerjaan mendukung gerakan pemberdayaan penyandang disabilitas dengan memberi fasilitas kepesertaan yang sama dengan peserta lain.

"Negara berperan memberi kesempatan mereka yang kurang mampu mendapatkan hak sama sehingga keadilan sosial terwujud," urai dia.(*)

Penulis: akbar hari mukti
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved