Edie Adukan Keganjilan Pailit Simoplas ke PKY dan AKPI

DiputusnyaPT Simongan Plastik Factory (Simoplas) pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang beberapa waktu lalu, masih menyisakan ketidakpuasan

Edie Adukan Keganjilan Pailit Simoplas ke PKY dan AKPI
tribunjateng/hermawan handaka
Sejumlah buruh Simoplas bertelanjang dada saat gelar aksi menyampaikan tuntutan di Kantor Disnaker Kota Semarang, Kamis 23 Februari 2017 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DiputusnyaPT Simongan Plastik Factory (Simoplas) pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang beberapa waktu lalu, masih menyisakan ketidakpuasan.

Salah satu Direktur Simoplas, Edhie Tejopurnomo menilai ada keganjilan dalam pemutusan Simoplas pailit yang diajukan oleh dua krediturnya, yakni Liem Wibowo Halim dengan nominal tagihan utang mencapai Rp 1,5 miliar, ditambah dengan David Hidayat, sebesar Rp 3,7 miliar, melalui kuasa hukumnya Agus Nurudin.

Edhie pun mengadukan hal tersebut ke Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jawa Tengah dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).

"Iya, sudah kami adukan ke PKY Jateng Senin (9/4) sedangkan di AKPI diterima pada 26 Maret lalu. Yang di AKPI masalah pengaduan curator conflict of interest," jelas Edhie Tejopurnomo saat dihubungi, pada Selasa (10/4).

Selain itu, Edhie juga menyebutkan, PT Simoplas yang berkantor di Jalan Raya Randugarut Km 12,9, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang ini pailit sejak 23 Februari 2018 lalu, memiliki kisruh internal tentang utang perusahaan kepada para pengurusnya. 

Berawal dari penjualan sebagian aset yang dibeli oleh Liem Wibowo Halim dan David Hidayat, kemudian diumumkan di salah satu media lokal cetak di Semarang.

Dikatakannya, kisruh terjadi karena Komisaris Simoplas Soen Gwan Hong dan salah satu Direkturnya Winoto Basuki, tidak terbuka dalam hal penerimaan dan penggunaan uang hasil penjualan aset sekitar Rp 171 miliar. Karena itu, Edhie khawatir adanya kreditur fiktif dalam proses pencocokan utang.

Apabila kurator tidak melakukan audit terlebih dahulu, dengan tujuan untuk memastikan siapa kreditur dan berapa tagihan yang harus diakui. Selain itu, Edhie juga memastikan masih aktif sebagai direktur setelah diangkat kembali pada 9 Desember 2017 dalam RUPS.

"Jika saya dikatakan nonaktif, maka seluruh direksi Simoplas juga sama nonaktif, karena kantor Simoplas di Randugarut sudah dikuasai oleh PT Randugarut Plastik Indonesia (RPI) milik Halim dan David Hidayat, sedangkan Winoto sekarang bekerja di perusahaan itu, yang merupakan perusahaan pemohon pailit," bebernya.

Di sisi lain, ia juga mempertanyakan terkait lawyer fee kuasa hukum Simoplas, yaitu Victor sebesar Rp 7,5 miliar. Pasalnya, ia menyebut, tidak mungkin sekali Winoto Basuki mempailitkan Simoplas dan tidak bersedia membayar tagihan Rp 1,5 miliar, tapi membuat kesepakatan lawyer fee Rp 7,5 miliar.

Halaman
12
Penulis: hesty imaniar
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved