Alumni FH Unnes Nilai Pelaporan Hasyim Asyari ke Polisi Mengada-ada

Dipo Lukmanul Akbar menyatakan pelaporan terhadap Hasyim Asy’ari merupakan tindakan yang sia-sia dan terkesan mengada-ada.

Alumni FH Unnes Nilai Pelaporan Hasyim Asyari ke Polisi Mengada-ada
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Anggota Komisioner KPU Hasyim Asyari (kiri) seusai upacara pengucapan sumpah jabatan pergantian antar waktu (PAW) Komisioner KPU di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8). Hasyim Asyari diangkat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepres No. 78/P/2016 hingga 2017, Hasyim menggantikan Husni Kamil Manik anggota sekaligus Ketua KPU yang meninggal Juli 2016. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perkumpulan Bantuan Hukum Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (PBH IKA FH UNNES) mengecam adanya pihak yang melaporkan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, ke kepolisian.

“Adanya pelaporan anggota KPU RI itu seperti menjadi disorientasi berhukum,” kata Direktur PBH IKA FH UNNES, Dipo Lukmanul Akbar, SH dalam siaran persnya, Selasa (17/44/2018).

Sebelumnya, pada Jumat (13/4/2018), seorang advokat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) melaporkan anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari ke kepolisian dengan tuduhan telah mencemarkan nama baik.

Sebab, Hasyim menyatakan berencana melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PTUN yang meloloskan PKPI sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 20.

Pelapor menggunakan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 311 KUHP.

Pelapor beralasan telah mengalami kerugian materiil karena Hasyim menyatakan akan mengajukan PK atas putusan PTUN yang meloloskan PKPI sebagai peserta pemilu 2019.

Dipo Lukmanul Akbar menyatakan pelaporan terhadap Hasyim Asy’ari merupakan tindakan yang sia-sia dan terkesan mengada-ada.

Sebab, apa yang disampaikan Hasyim sesuai dengan aturan. Jikalau KPU mengajukan upaya PK itu merupakan cara para pihak dalam menempuh keadilan. “Apa yang dinyatakan Hasyim itu dibenarkan sistem hukum Indonesia,” kata Dipo.

Menurut Dipo, KPU sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum karena pasca putusan Pengadilan Tata Usahan Negara (PTUN) Jakarta, KPU langsung menindaklanjuti dengan pemberian nomor urut resmi kepada PKPI sebagai peserta pemilu.

 Dipo memperkirakan bahwa KPU sebenarnya tidak menerima putusan pengadilan. Tapi dengan jiwa negarawan maka KPU melaksanakan perintah putusan pengadilan tersebut.

“Kejadian ini sangat jarang ditemui dalam perselisihan hukum. Biasanya pihak yang menolak putusan pengadilan juga menolak melaksanakan perintah putusan pengadilan,” kata Dipo.(*)

Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved