Kejari MoU dengan Dinkes, Bupati Batang : Jika Ada Pelanggaran Hukum Tetap Ditindak

Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Kabupaten Batang mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum

Kejari MoU dengan Dinkes, Bupati Batang : Jika Ada Pelanggaran Hukum Tetap Ditindak
TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Bupati Batang, Wihaji saat menghadiri penandatangan Nota Kesepahaman antara Dinkes dan Puskesmas Batang dengan Kejari, Rabu (18/4/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dina Indriani

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Kabupaten Batang mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Kabupaten Batang, di Aula Kantor Bupati, Rabu (18/4/2018).

Dalam nota kesepahaman tersebut Kejaksaan Negeri Batang akan membantu mengawal serta melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Bupati Batang, Wihaji yang hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut mendukung upaya yang dilakukan Kejari dalam pendampingan dana BOK.

"Ini kan salah satu upaya itikad baik bersama antara Dinkes dan Puskesmas dengan Kejari yang melakukan pendampingan agar tidak melanggar peraturan juga sebagai pencegahan pelanggaran hukum," tuturnya.

Meski mendapatkan bantuan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara dari Kejaksaan, namun Wihaji menegaskan bahwa apabila ada pelanggaran akan tetap ditindaklanjuti.

"Berharapnya tidak ada masalah apapun terkait dengan pelanggaran hukum, namun apabila itu terjadi ya tetap harus ditindaklanjuti, kami serahkan kepada penegak hukum, pemerintah tidak akan ada intervensi, yang pasti saya sebagai kepala daerah akan mengingatkan apa yang akan dilaksanakan nantinya jangan sampai melanggar hukum,"tandasnya.(*)

Penulis: dina indriani
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved