Hasil Bahtsul Masail, NU Jawa Tengah Haramkan Mahar Politik

Para ulama NU se Jawa Tengah sepakat menyatakan bahwa mahar politik hukumnya haram

Hasil Bahtsul Masail, NU Jawa Tengah Haramkan Mahar Politik
Istimewa
Bahtsul masail atau musyawarah hukum Islam (Komisi Fatwa NU) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, dalam Musykerwil PWNU Jawa Tengah, di SMK Maarif NU Bobotsari Purbalingga Jawa Tengah, Sabtu (21/4/18). 

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Para ulama utusan dari pengurus Nahdlatul Ulama (NU) tingkat kabupaten dan kota se Jawa Tengah sepakat menyatakan bahwa mahar politik hukumnya haram.

Keputusan ini diambil melalui bahtsul masail atau musyawarah hukum Islam (Komisi Fatwa NU) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, dalam Musykerwil PWNU Jawa Tengah, di SMK Maarif NU Bobotsari Purbalingga Jawa Tengah, Sabtu (21/4/18).

Hukum haram memberi dan menerima mahar politik ditetapkan setelah melalui musyawarah dengan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.

“Mahar politik itu istilah dan kejadian baru yang belum dikenal pada masa lampau. Jadi para kiai punya tanggung jawab untuk memberikan hukumnya menurut Islam,” jelas Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH. Ubaidullah Shodaqoh melalui siaran persnya ke Tribunjateng.com.

Alasan yang mendasari mahar politik haram baik dalam memberi maupun menerima yaitu untuk menghentikan praktik korupsi.

Salah satu penanggung jawab komisi Bahtsul Masail, KH Roghib Mabrur mengungkapkan, apabila ada orang memberikan mahar politik kepada partai, baik dananya digunakan untuk aktivitas politiknya seperti biaya pemenangan atau untuk pengurus partai sendiri maka ia sama dengan menyuap.

"Maka ia sama dengan menyuap kepada pemimpin partai supaya ia diloloskan atau diberi rekomendasi untuk maju dalam Pilkada. Ini dalam hukum Islam namanya risywah (suap, red). Risywah hukumnya haram,” ungkapnya.

Selain memutuskan hukum haram terhadap mahar politik, para kiai se Jawa Tengah juga menghimbau kepada semua pengurus partai supaya terbuka dalam merekrut bakal calon legislatif (Caleg), atau kepala daerah.

Selain itu juga transparan dalam menerima dan mengelola pendanaannya.

Dijelaskan KH Roghib Mabrur, perekrutan caleg atau calon kepala daerah hingga presiden menurut fikih (hukum Islam, red) tidak boleh berdasarkan pada keunggulan kekayaan atau siapa yang berani membayar lebih banyak, tapi harus didasarkan pada kompetensi yang baik.

Halaman
12
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved