Pedagang Kanjengan Minta Putusan PTUN Semarang Dilaksanakan

Kuasa Hukum pedagang Kanjengan, khususnya blok A,B E, dan F, Subali menegaskan, untuk proses perpanjangan dan pembaharuan HGB

Pedagang Kanjengan Minta Putusan PTUN Semarang Dilaksanakan
tribunjateng/reza gustav
Pasar Yaik Baru, kawasan Johar, Bangunharjo, Kota Semarang sudah kosong, hari ini, Rabu (11/4/2018). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kuasa Hukum pedagang Kanjengan, khususnya blok A,B E, dan F, Subali menegaskan, untuk proses perpanjangan dan pembaharuan HGB masih terus tersendat.

Hal itu disebabkan, karena putusan penetapan eksekusi dari Pengandilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, yang ditetapkan pada 20 April 2017 lalu, belum juga dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Semarang.

Karena itu, Subali menyatakan mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi sedang dilakukan oleh Kepala BPN Semarang, kepada Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah.

“Surat pengaduan tersebut, merupakan upaya kami, agar surat putusan dari pengadilan segera keluar dari Kepala BPN Semarang. Bahkan, surat kami memang sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Kanwil BPN Jateng, yang mana kami hanya meminta supaya Kepala BPN Semarang dinyatakan telah melakukan pelanggaran administratif sedang,” katanya, Senin (30/4).

Tidak hanya itu, Subali juga menjelaskan, berkaitan karena tidak menjalankan perintah putusan administrasi pemerintahan, yang sudah diputus pada Oktober 2015. Maka dari itu, lanjutnya, menurut hukum acara tersebut, saat ini sudah bisa dijatuhi sanksi.

“Sanksi itu ada dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2016, tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pejabat pemerintahan. Jadi PP itu mengenai tindaklanjut terhadap perintah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Sehingga, berdasarkan dari PP RI Nomor 48 Tahun 2016 tersebut khususnya dalam ketentuan Pasal 7 huruf d dan huruf f, bahwa sanksi administrasi sedang sebagaimana dalam Pasal 4 huruf b dikenakan kepada pejabat pemerintahan apabila tidak menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan.

“Ini padahal paling lambat 5 hari kerja setelah putusan pengadilan. Dan penetapan eksekusi dari Pengadilan PTUN tentang hal ini, dikeluarkan langsung oleh Ketua Pengadilan PTUN pada 20 April 2017, berarti setidaknya ini lebih dari 5 hari lebih, dari putusan tersebut, dimana Kepala BPN Semarang belum mengeluarkan surat keputusan tentang perpanjanan dan pembaharuan HGB milik warga Kanjengan tersebut,” jelasnya.

Subali juga mengungkapkan, bahwa Kepala Kanwil BPN Jateng, pernah sempat menjawab pihaknya terkait permohonan tersebut. Namun, kata Subali Kepala Kanwil BPN Jateng, hanya menjawab,Kepala BPN Semarang belum melaksankan perintah putusan pengadilan itu, dikarenakan Pemkot Semarang masih melakukan upaya hukum berupa PK 2.

“Dan ini menurut saya tidak sejalan dengan PP yang ada,” katanya tegas.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Semarang, Abdul Haris, hanya menjawab singkat, untuk masalah tersebut, sampai saat ini masih proses PK 2, karena hingga saat ini, putusan PK teresebut belum diterima olehnya.

“Artinya saya masih mempedomani PK tersebut, belum ada putusan,” ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Kanwil BPN Jateng, Heri Santosa, saat dihubungi Tribun Jateng melalui via whatsapp maupun ketika ditelepon belum memberikan jawaban. (tribunjateng/hei)

Penulis: hesty imaniar
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved