KSPI Minta Jatah Menaker ke Prabowo

TRIBUNJATENG.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) meminta jatah menteri tenaga kerja ke Prabowo Subianto, apabila nantinya ketua umum DPP Partai Gerindra itu terpilih sebagai presiden periode 2019-2024.

Sebagai organisasi buruh yang mendukung Prabowo, Presiden KSPI, Said Iqbal, menganggap wajar permintaan tersebut.

"Wajar di seluruh dunia kalau kita melakukan kontrak politik harus ada orang dari buruh yang bisa mengawal kontrak politik itu," kata Said Iqbal kepada wartawan, seusai acara deklarasi dukungan kepada Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5).

Said Iqbal beralasan, buruh membutuhkan orang di dalam pemerintahan untuk memastikan tuntutan dalam kontrak politik yang sudah diteken Prabowo berjalan.

Ada 10 poin tuntutan buruh dalam kontrak politik itu, mulai dari meningkatkan upah minimum hingga mencabut peraturan presiden tentang penggunaan TKA.

"Ini bukan persoalan jatah. Kami serikat buruh independen tapi kami punya kepentingan untuk memastikan isu-isu buruh dalam kontrak politik bisa jalan," kata Iqbal.

Namun untuk siapa orang yang akan dijadikan menteri tersebut, menurut dia, masih harus dibicarakan di internal organisasi lintas buruh. Meski demikian, Said Iqbal memastikan bahwa Prabowo menyambut baik permintaan buruh itu. "Setuju. Pak Prabowo setuju," kata dia.

Sementara itu, Prabowo Subianto menyatakan siap maju dalam Pilpres 2019 setelah mendapatkan dukungan dari buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. "Iya siap maju, siap maju," kata Prabowo, seusai deklarasi dukungan.

Saat ditanya kapan ia akan mendeklarasikan diri, Prabowo menegaskan, deklarasi sudah dilakukan pada saat Rakornas Partai Gerindra, 11 April lalu. Saat itu, Prabowo menyatakan menerima mandat Partai Gerindra yang kembali mengusungnya sebagai capres. Namun, acara itu memang digelar tertutup dari media. "Kan udah (deklarasi). Enggak pernah dengar ya? Lu kemana aja selama ini?" kata Prabowo. (Tribunjateng/cetak/kps/Tribunnews)