Warga Demak Geruduk PTUN Semarang, Menuntut Tes Calon Kepala Desa Diulang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pada Kamis (17/5/2018) didatangi sejumlah orang dari Aliansi Warga Demak Bersatu (AWDB)

Warga Demak Geruduk PTUN Semarang, Menuntut Tes Calon Kepala Desa Diulang
hesty imaniar
Foto Warga Demak Geruduk PTUN Semarang 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pada Kamis (17/5/2018) didatangi sejumlah orang dari Aliansi Warga Demak Bersatu (AWDB) yang melakukan aksi damai.

Aksi tersebut dilakukan untuk mendukung, para calon perangkat desa di wilayah Demak, yang gagal masuk seleksi, karena dalam perekrutannya diduga terdapat kecurangan.

Adapun aksi itu, juga untuk mengawal gugatan melawan Bupati Demak, HM Natsir, dan Ketua Panitia Seleksi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) pada Universitas Indonesia (UI), yang diajukan perwakilan warga bernama Ashadi Suwardi, terkait proses dugaa  kecurangan seleksi perangkat desa tersebut.
 
"Kami meminta hakim bisa obyektif dan memberikan putusan yang adil. Bahka, kami juga meminta hakim memutuskan mencabut Surat Keputusan (SK) dan mengadakan tes ulang seleksi perangkat desa di Demak dengan transparan," kata Orator Aksi Muhdor dan Nizar, di depan PTUN, Semarang.

Di sisi lain, penggugat Bupati Demak, dan Panitia Seleksi dari UI, Ashadi Suwardi, menyatakan menuntut majelis hakim melakukan pembatalan surat panitia pengangkatan perangkat desa dan juga mencabut SK tersebut.

Selain itu, ia juga menyatakan batal atau tidak sah terkait surat pengumuman kelulusan dari Fisip UI. Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta majelis hakim untuk mewajibkan Bupati Demak mengadakan tes ulang seleksi perangkat desa di Kabupaten Demak.

Dalam berkas gugatannya di PTUN, bahwa, ia mengatakan, Bupati Demak dan Ketua Panitia Seleksi Fisip UI selaku tergugat, telah melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Bab IV tim pengisian.

"Selain itu, mereka juga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kabupaten Nomor 6 Tahun 2015 tentang perangkat desa," bebernya.

Adapun, juga, lanjut Ashadi, ada kesalahan sangat fatal, karena ada nomor peserta dan nama yang sama, serta hasil tanya berbeda. Bahkan, tidak menyantumkan nilai praktik dan hasil wawancara dari tes tersebut.

"Seharusnya tiga komponen penilaian ini digabungkan dan dibagi menjadi tiga. Hasilnya nilai rata-rata tanpa menyantumkan dua unsur penilaian, ini jelas-jelas tidak sah dan batal dimata hukum mestinya," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta majelis hakim untuk membatalkan proses pengangkatan perangkat desa Kabupaten Demak, karena proses pengangkatan perangkat desa, menjadi satu-satunya di Indonesia, yang dapat  menyebabkan pemerintahan tidak kondusif.

"Bahkan Bupati harus bertanggung jawab mengkoordinir dan mengondisikan agar tidak terjadi gejolak di Kabupaten Demak yang saat ini masih terus bergulir," jelasnya.

Sementara itu, ia juga melanjutkan, bahwa saat ini Paguyuban Kepala Desa, telah bekerja sama dengan oknum anggota dewan, untuk melakukan tindakan tes abal-abal.

"Bahkan di masyarakat terjadi lelang transaksional yang nilai nominal tertinggi yang dinyatakan lulus jauh dari hasil, dimana hari sebelum pengumuman diumumkan, sudah diumumkan terlebih dulu," pungkasnya.(*)

Penulis: hesty imaniar
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved