Pasca-Penangkapan Tasdi, Ketua DPRD Purbalingga Minta Segera Ditunjuk Plt Bupati

Laporan Wartawan Tribun Jateng Khoirul Muzakki

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Penangkapan Bupati Purbalingga, Tasdi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikhawatirkan akan memengaruhi roda pemerintahan karena kekosongan kepemimpinan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purbalingga, Tongat, meminta Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk segrera menyiapkan langkah-langkah untuk menindaklanjuti permasalahan itu.

Jika terbukti terlibat kasus tindak pidana nanti, dia berharap sang bupati segera diproses secara hukum.

Jika status tersangka sudah keluar, dia meminta pemerintah segera memroses pengisian kekosongan kepemimpinan dengan menempatkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Purbalingga.

Ia khawatir, jika kondisi itu berlarut, roda pemerintahan akan mengalami stagnasi.

"Otomatis memengaruhi. Makanya kami mohon ditindaklanjuti jangan sampai pemerintahan mandek,"katanya

Terlebih sebentar lagi, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang ditargetkan Juni 2018 mendatang selesai.

Kesepakatan KUA PPAS harus ditandatangani atau disahkan oleh Bupati Purbalingga dan DPRD.

Karena kasus ini, kata Tongat, bukan tidak mungkin penyelesaian pembahasan KUA PPAS akan molor hingga Agustus 2018. Padahal, pokok kebijakan itu penting sebagai pedoman program pembangunan yang akan berjalan.

"Mohon segera ditindaklanjuti karena akan ada pembahasan KUA PPAS, agar tidak molor pembahasannya,"katanya

Sebagaimana diketahui, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Purbalingga dan menangkap empat orang, meliputi Bupati Purbalingga Tasdi, Kabag Lelang Pengadaan Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto, ajudan bupati, dan pihak swasta. (*)