Breaking News:

Problematika Sertifikasi Mubaligh

Daftar 200 mubaligh yang dirilis Kementerian Agama menuai pro dan kontra di masyarakat.

Editor: iswidodo
tribunjateng/ist
Artikel ditulis oleh DR Aji Sofanudin, Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. 

Artikel ditulis oleh DR. Aji Sofanudin, M.Si, Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Daftar 200 mubaligh yang dirilis Kementerian Agama menuai pro dan kontra di masyarakat. Tuntutan agar kebijakan rilis 200 mubaligh dicabut menguat. Menteri Agama tampak "kewalahan" menjelaskan ihwal kebijakan tersebut.

Akhirnya, belum genap satu minggu kebijakan tersebut dikeluarkan, Kementerian Agama menyerahkan ihwal daftar 200 nama tersebut ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bola panas sertifikasi mubaligh saat ini ada di tangan MUI. KH Ma'ruf Amin menyatakan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah mubaligh yang bersertifikat, bukan sertifikasi mubaligh.

Problem Sertifikasi Mubaligh

Mubaligh yang bersertifikat adalah mubaligh yang memenuhi beberapa kriteria. KH Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa tentu harus ada seleksi dan yang bersangkutan bersedia diseleksi, memiliki kompetensi, tidak bermasalah secara akhlak dan moral, dan tidak bermasalah secara hukum serta memiliki integritas dan komitmen kebangsaan yang baik.

Nantinya MUI, melalui komisi dakwah akan membuka pendaftaran mubaligh yang akan diseleksi. Bisa jadi nantinya akan ada legitimasi (semacam SIM) untuk mubaligh tingkat kabupaten/kota, propinsi, nasional dan bahkan mubaligh internasional.

Sebelumnya, Menteri agama menjelaskan bahwa mubaligh itu paling tidak memenuhi tiga kriteria (1) mempunyai kompetensi keilmuan yang mumpuni, (2) memiliki reputasi dan pengalaman yang baik dan (3) berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

Gagasan sertifikasi dan standardisasi mubaligh sejatinya bukanlah barang baru. Awal tahun 2017 sudah muncul gagasan standardisasi khatib jum'at oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Khutbah Jumat dan ceramah keagamaan hendaknya tidak menghadirkan keresahan, membuat risau, memperbesar persoalan khilafiyah ijtihadiyah, dan menebarkan ujaran-ujaran kebencian.
Termasuk juga bagaimana jika ada khatib yang secara terang-terangan melawan ideologi negara, ideologi pancasila. Tentu hal ini harus dicegah (SM, 3/2/2017).

Benarkah sertifikasi mubaligh dibutuhkan? Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyatakan bahwa yang dibutuhkan cukuplah dengan membuat semacam kode etik mubaligh. Selama ini belum ada rambu-rambunya. Sehingga belum tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mubaligh dalam melakukan ceramah.

Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Kesepakatan para founding father bangsa, menempatkan agama berada pada posisi sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved