Breaking News:

Belum Bayar BPJS Ketenagakerjaan, Tak Bisa Urus Izin Usaha

Penandatangan MoU tersebut juga dirangkai dengan rapat koordinasi dan evaluasi kerjasama yang telah dibangun sebelumnya.

Penulis: raka f pujangga | Editor: Catur waskito Edy
raka p pujangga

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Raka F Pujangga

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda menjalin kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM – PTSP) untuk melindungi pengusaha mikro dan kecil dari kecelakaan kerja melalui program Jaminan Sosial.

Bentuk kerjasama tersebut ditandai dengan penandatangan MoU yang dilaksanakan di Hotel Grasia, Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.29, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/6/2018).

Penandatangan MoU tersebut juga dirangkai dengan rapat koordinasi dan evaluasi kerjasama yang telah dibangun sebelumnya.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda, Heri Purwanto mengatakan kerjasama ini dibangun untuk mengoptimalkan peran Jaminan Sosial untuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja.

"Kami mencoba mengoptimalkan jaminan sosial tenaga kerja, supaya semua pekerja di Kota Semarang dapat terlindungi, jadi perusahaan baru yang mau mengurus izin, bahkan tenaga kerja barunya juga dapat dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan program programnya," ujar Heri Purwanto dalam keterangan persnya.

Tanpa membayar kewajibannya terhadap jaminan sosial tersebut, maka perusahaan yang mengurus izin atau memperpanjang izinnya akan ditolak.

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan, termasuk juga evaluasinya untuk selalu berkaca mengenai kinerja setahun sebelumnya.

"Kami meningkatkan optimalisasi kedepan, sehingga diharapkan perusahaan baru bisa sadar dari hati akan pentingnya jaminan sosial tanpa ada paksaan dari pemerintah," tambah Heri Purwanto.

Dari kerjasama setahun yang lalu, Maret 2017 sampai Juni 2018 ada 100 perusahaan yang mendaftar.

"Target BPJS Ketenagakerjaan semua perusahaan yang mengurus perizinan bisa semuanya yang terdaftar, dan ini sebagai bahan evaluasi kita untuk meningkatkan kerjasama ini," lanjutnya.

Kepala DPM-PTSP, Ulfi Imran Basuki mengatakan, tidak akan melanjutkan izin bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya membayarkan BPJS Ketenagakerjaan.

"Karena ini sudah menjadi kewajiban ‎yang harus dipenuhi sesuai dengan petunjuk dari Presiden Jokowi," imbuhnya.

Dia menyampaikan, sudah menjadi kewajiban tenaga kerja harus terlindungi jaminan sosial, sehingga pengusaha juga harus memenuhi kewajibannya. Jika tidak, maka izinnya akan ditahan hingga kewajibannya selesai dibayarkan.

"Perusahaan yang sempat tidak membayarkan kewajibannya karena alasannya tidak tahu mengenai aturan tersebut. Jika tidak bayar kewajibannya, maka sistem akan menguncinya," jelas dia. (raf)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved