Inilah Pertimbangan Pemerintah Kenapa Rabu Besok Jadi Hari Libur Nasional

TRIBUNJATENG.COM - Pilkada serentak 2018 akan dilaksanakan di 171 daerah untuk memilih 17 gubernur, 39 wali kota, dan 115 bupati pada Rabu (27/6).

Dari jumlah itu, delapan di antaranya berada di Jateng, yakni memilih satu gubernur, satu wali kota, dan enam bupati.

Presiden Joko Widodo pun sudah menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) yang mengatur pada Rabu besok sebagai hari libur nasional.

"Keppres soal libur nasional tanggal 27 Juni sudah ditandatangani Presiden," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo, kepada Kompas.com, Senin (25/6).

Menko Polhukam Wiranto menjelaskan, penetapan hari libur nasional saat pelaksanaan pilkada serentak telah mempertimbangkan sejumlah hal.

"Soal libur memang KPU usulkan agar ada satu libur pemilu daerah, tidak hanya di 171 daerah," paparnya, saat konferensi pers di Ruang Rupatama, Mabes Polri, kemarin.

Ia pun menyebutkan alasan di balik keputusan itu. "Alasannya akan ada mobilisasi massa di luar 171 (daerah), artinya tidak mungkin kalau 171 daerah libur (tapi daerah) yang lain nggak libur, baik organisasi swasta dan pemerintah," jelasnya.

Wiranto pun mengingatkan kepada para penyelenggara negara dan aparat keamanan agar menjaga netralitas pada saat pilkada serentak.

"Jaga netralitas sebagai penyelenggara. Polri, TNI, ASN, harus netral, karena netralitas adalah kunci keberhasilan," ujarnya.

Wiranto meminta aparatur negara dan aparat keamanan untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. Ia juga meminta semua pihak mewaspadai praktik-praktik kecurangan menjelang pilkada.

Potensi kecurangan yang terdeteksi antara lain politik uang lewat serangan fajar maupun serangan senja.

Untuk memastikan keamanan selama pilkada, aparat keamanan telah melakukan penambahan personel, baik Polri maupun TNI. Kebijakan ini dilakukan di seluruh wilayah.

Adapun, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meyakini, perhelatan pilkada akan berlangsung aman. JK kemudian mengungkap lima faktor yang membuat ia yakin.

Pertama, cairnya hubungan partai-partai politik yang ada saat ini. Hal itu membuat tidak adanya koalisi partai yang kaku dan saling sikut dalam pilkada serentak 2018.

"Misalnya di provinsi ini Golkar bersama PDIP, atau di provinsi lain Golkar dengan Demokrat, jadi semua campur baur, tidak ada poros nasional. Tidak ada emosionalnya," ungkapnya.

Kedua, KPU kini memiliki aturan ketat dalam kampanye. Selama ini, menurut dia, kampanye menjadi poin krusial terjadinya benturan antar-pendukung.

"Tidak ada, hanya ada satu atau dua kali kampanye yang besar. Tidak ada arak-arakan, door to door, itu menyebabkan tidak terjadinya benturan, yang sejak zaman dulu sering terjadi," tuturnya.

Selanjutnya, pengamanan pilkada jauh lebih baik. Polisi dan tentara menjaga pemungutan suara bersih dan aman sejak awal pendaftaran.

"Keempat, masyarakat mendapatkan banyak informasi terkait pilkada dari media sosial. Misalnya, banyak orang di pesantren pasti berpengaruh. Santrinya juga membaca (cari tahu-Red), tidak hanya tahu dari kiai, meski kiai itu penting," terangnya.

Terakhir, JK menyatakan, adalah partai politik yang ada kini tak se-ideologis partai dahulu. Jika dahulu ada partai Islam, ada partai nasional, sekarang partai nasional suka lebih religius.

"Misalnya Nasdem dan PDIP lebih dulu bikin halalbihalal daripada PPP, atau buka puasa duluan. Jadi perbedaan partai agama partai nasional sangat tipis. Dikatakan partai religius tidak menampakkan poros-poros yang punya identitas kuat. Itu yang terjadi, sehingga pilkada ini akan aman," tandasnya. (tribun network/rin/fit/yat)