OPINI

Opini: Siap Menang (Tidak) Siap Kalah

Sejauh ini, Jawa Tengah merupakan salah satu miniatur demokrasi nasional. Sebab, dengan popularitas pemilih yang cukup melimpah

Opini: Siap Menang (Tidak) Siap Kalah
Tribun Jateng

Oleh Aminuddin

Analis Politik Pada Literasi Politik dan Edukasi untuk Demokrasi. Tinggal di Kudus

TRIBUNJATENG.COM - Pesta demokrasi lokal 2018 baru saja usai. Dari 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada tiga pulau Jawa yang juga menyelenggarakan pilkada tersebut. Jawa Tengah menjadi salah satu destinasi politik yang mendapat perhatian. Sejauh ini, Jawa Tengah merupakan salah satu miniatur demokrasi nasional. Sebab, dengan popularitas pemilih yang cukup melimpah, bukan tidak mungkin Jawa Tengah menjadi salah satu penentu demokrasi nasional.

Mencermati hasil pilgub Jateng bukan lagi dilihat siapa yang menang siapa yang kalah. Namun yang paling penting bagi kandidat adalah menerima kekalahan atau siap kalah. Sejauh ini, siap kalah menjadi hal yang langka. Sebab, hampir tidak ada kandidat yang rela kalah. Dalam posisi inilah, berbagai cara dilakukan untuk menang. Namun ketika kalah, mereka seolah tidak siap. Alhasil, kejadian tidak diinginkan terjadi seperti stres pasca pilkada.

Terkait dengan hal ini, hajatan demokrasi lokal patut disyukuri karena tidak ada konflik dan tindakan destruktif dalam pilkada. Ini artinya, publik sudah semakin dewasa untuk menyambut pilkada. Kendati begitu, pilkada tidak berarti selesai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus direalisasikan oleh kepala daerah terpilih mengingat pilkada merupakan kepentingan publik. Kendati kepentingan publik, tidak berarti berjalan mulus sesuai ekspektasi publik pula. Pasalnya, masih ada pihak-pihak yang belum legawa menerima kekalahan.

Pada titik itulah kemudian timbul bahaya laten bernama konflik kepentingan mengepul. Konflik kepentingan ini tidak hanya terjadi di kalangan elit politik calon kepala daerah. Melainkan konflik kepentingan antar kelompok pendukung di akar rumput. Pertama, pihak yang menang merasa jemawa karena dukungannya melenggang mulus ke kursi kepala daerah. Sikap jemawa ini menimbulkan kemarahan dari pendukung yang kalah apabila tidak disikapi secara dewasa.

Kedua, pihak yang kalah belum merasa legawa atas kekalahan tersebut. Biasanya, kekalahan tersebut tidak diterima bukan karena masalah menang atau kalah. Melainkan proses kekalahan tersebut ditenggarai kecurangan di akar rumput. Misalnya ada isu-isu politik uang, serangan fajar, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian pihak yang kalah tidak mau menerima kekalahan karena merasa dicurangi dan kalah secara tidak fair.

Maka, dalam menenangkan potensi konflik pasca pilkada, salah satu yang paling relevan untuk menekannya adalah rekonsiliasi politik. Rekonsiliasi politik diperlukan untuk menekan, dan mengembalikan tensi politik menjadi normal. Selama ini, potensi konflik yang berkepanjangan sebelum pilkada memang sangat terasa panas dan sengit. Lalu bagaimana rekonsiliasi politik ini dilakukan? Salah satunya adalah jalan dialog demokrasi

Dialog Demokrasi

Untuk mengikis ketegangan dan suasana panas di akar rumput. Dialog demokrasi dapat menjadi jembatan untuk menengahi beragam kepentingan politik. Dialog demokrasi dapat dilakukan oleh kelas-kelas masyarakat. Pertama, dialog kelas atas. Dialog kelas atas dapat dilakukan oleh elit politik untuk meredakan beragam gesekan di elit parpol pendukung masing-masing calon. Para petinggi parpol pengusung dapat melakukan rekonsiliasi untuk menengahi beragam konflik kepentingan agar tidak terjadi pertengkaran politik pasca pilkada.

Kedua, dialog kelas menengah. Dialog kelas menengah dapat dilakukan oleh calon kepala daerah yang menang dan yang kalah. Dialog ini dimaksudkan untuk meminta saran, ide, dan lainnya kepada yang kalah. Dialog juga dilakukan untuk merangkul kepala daerah yang gagal. Calon kepala daerah yang gagal dapat diajak berdiskusi untuk memetakan kepentingan rakyat daerah.

Ketiga, dialog kelas bawah. Bentuk dialog ini dilakukan di akar rumput untuk menengahi gesekan di akar rumput. Dialog ini dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan untuk menyatukan perbedaan dan keberagaman politik pasca pilkada.

Singkatnnya, rekonsiliasi melalui dialog demokrasi akan berjalan apabila nilai keluhuran dan kenegarawanan semua pihak diutamakan. Sikap kenegarawanan dari semua pihak akan mampu menyatukan beragam perbedaan dan ketegangan di akar rumput.

Jika proses rekonsiliasi melalui dialog demokrasi antar elit kelas atas, menengah dan kelas bawah berjalan dengan baik, maka akan semakin membangkitkan demokrasi lokal. Ini juga akan menjadi tolok ukur bahwa pilkada merupakan agenda politik yang bertujuan untuk kepentingan bangsa.(*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved