Sapa Siswa BLK Ungaran, Komisi I DPR Berharap Jaringan Internet Bukan Lagi Kendala Pelajari TI

Laporan wartawan Tribun Jateng, Ponco Wiyono

TRIBUNJATENG.COM, KAB. SEMARANG - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selama ini mengelola jaringan internet di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Semarang mendapatkan kunjungan kerja Panitia Kerja Kewajiban Pelayanan Universal/KPU USO dan PNBP dari Komisi I DPR RI, pada Kamis (28/6/2018).

Tim Panja yang diketuai oleh Dr Abdul Kharis Almasyhari hadir dan diterima oleh Bupati Semarang, Mundjirin di rumah dinas bupati. Sebelum datang ke Semarang, Panja USO telah mengeluarkan dan menyampaikan Rekomendasi Komisi I terkait USO dan PNBP dalam RDP dengan Menteri Kominfo di Jakarta.

"Program Penyediaan Layanan Akses Internet ini dapat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia termasuk pelayanan yang lebih baik kepada publik," kata Kharis dalam sambutannya.

Pada kunjungan kerja ini, Tim Panja memantau langsung fasilitas dan pemanfaatan akses internet di BLK Ungaran.

Rombongan yang keseluruhan berjumlah 21 orang itu turut menyapa siswa-siswa di BLK yang tengah mempelajari ilmu teknologi informasi (TI). Para siswa pun berbarengan mengiyakan bahwa jaringan internet di BLK masih perlu ditinfkatkan, saat para anggota dewan menanyai mereka.

"Jika memang jaringannya masih lemah maka dua bulan lagi saya harapkan bisa ditambah sehingga peserta BLK bisa belajar dengan lebih mudah," kata Kharis.

Dikatakan, pada tahun 2016, sesuai dengan komitmen kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pariwisata di tahun 2015, BAKTI telah membangun 31 lokasi layanan akses internet di wilayah Jawa Tengah yang tersebar di Balai Latihan Kerja (BLK), instansi pemerintah, dan lokasi pelayanan publik.

Menurut Direktur Umum BAKTI Fadhilah Mathar, dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, pembangunan infrastruktur telekomunikasi difokuskan kepada regionalisasi berdasarkan Perpres tersebut.

"Selain penyediaan akses internet, BAKTI bersama dengan para operator memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan telekomunikasi. Target utama BAKTI adalah wilayah-wilayah yang secara komersil tidak menarik bagi operator, umumnya karena lokasinya yang sulit dijangkau dan karena jumlah penduduknya yang sedikit. Kehadiran pemerintah dituntut untuk melayani wilayah prioritas tersebut sehingga kami mencanangkan dan meminta dukungan semua pihak menuju Indonesia Merdeka Sinyal 2020. Beberapa program utama telah dan sedang dilakukan antara melalui program penyediaan backbone Palapa Ring, BTS Sinyal 3T, Aksi (akses internet), dan satelit multifungsi" tuturnya.

Fadhilah menambahkan, jumlah pembangunan akses internet di Indonesia yang sudah dibangun oleh Kementerian Kominfo sudah mencapai 2.717 lokasi hingga Juni 2018. Adapun dari jumlah tersebut, penggunanya meliputi 56 persen instansi pendidikan, 17 persen instansi pemerintah, 13 persen instansi kesehatan, 6 persen layanan publik, 5 persen BLK, 2 persen Karantina Pertanian serta 1 persen PLBN (Pos Lintas Batas Negara).

"Pada tahun ini Bakti merencanakan untuk pembangunan 1.224 akses internet dengan mayoritas pembangunan di wilayah Papua dan Kalimantan," tuntas Fadhilah. (*)