Komisi B DPRD Rembang Beberkan Kelangkaan Gas Melon

Yudianto mengungkapkan harga isi ulang gas tabung hijau Rp 25.000 per tabung, dari harga kisaran Rp 16.000 - 18.000

Komisi B DPRD Rembang Beberkan Kelangkaan Gas Melon
Istimewa

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Daniel Ari Purnomo

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi B DPRD Kabupaten Rembang membeberkan kelangkaan sekaligus pendistribusian tabung elpiji melon (3 kg) yang tidak merata di kota berjuluk Little Tiongkok itu.

"Kami ingin meminta penjelasan mengenai regulasi tentang pendistribusian (tabung elpiji melon). Karena saat ini dinilai masih belum jelas sehingga memengaruhi harga isi ulang tabung," kata anggota Komisi B DPRD Kabupaten Rembang, Yudianto, sesuai rilis saat berkunjung ke kantor DPRD Provinsi Jateng, Jalan Pahlawan nomor 7, Kota Semarang, Jumat (29/6/2018).

Yudianto mengungkapkan harga isi ulang gas tabung hijau Rp 25.000 per tabung, dari harga kisaran Rp 16.000 - 18.000.

Politikus Partai Gerinda itu mengimbuhkan pihaknya sudah mendata sejumlah pangkalan. Hasilnya, kata Yudianto, jumlah pangkalan di daerah pedesaan terbilang sedikit.

Melengkapi, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Rembang, Imrahatus Sholikah berujar di sebuah desa terdapat satu pangkalan yang memiliki 50 tabung selama seminggu.

"Kondisi itu tidak seimbang, mengingat jumlah warga desa mencapai ribuan. Kami berharap pangkalan itu tidak hanya di kota karena di wilayah kota ada 100 tabung dalam sehari," tutur dia.

Imrahatus mencontohkan kondisi pendistribusian di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang. Dalam sehari warga membutuhkan 1.400 tabung.

"Hal itu menyulitkan warga desa untuk membeli tabung isi ulang. Kami sudah memanggil agen tapi mereka bilang persoalan pangkalan itu dari pertamina. Tapi, menurut kami, hal tersebut kewenangan agen untuk menambah pangkalan," kata politikus Partai Demokrat itu.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Yudi Sancoyo berpendapat DPRD Kabupaten Rembang harus berkoordinasi dengan bupati agar memfungsikan satgas Pangan.

"Menurut saya ada indikasi penimbunan. Kami mengusulkan dinas bersangkutan bisa berkomunikasi dengan pusat juga," kata Politikus Partai Golkar itu. (*)

Penulis: Daniel Ari Purnomo
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved