MK Tolak Legalkan Sepeda Motor Sebagai Alat Transportasi, Bagaimana Tindak Lanjut Polisi?

Ada sisi humanisme yang ia lihat bahwa pekerjaan sebagai ojek online saat ini banyak ditekuni masyarakat

MK Tolak Legalkan Sepeda Motor Sebagai Alat Transportasi, Bagaimana Tindak Lanjut Polisi?
tribunjateng/akhtur gumilang
Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi saat ditemui di Mapolrestabes Semarang, Senin (13/11/2017) 

Laporan Reporter Tribun Jateng, Rival Almanaf

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan terhadap 54 pengemudi ojek online terhadap pasal 47 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Dalam sidang putusan yang dilakukan Kamis (28/6/2018) lalu, MK menolak melegalkan kendaraan roda dua sebagai transportasi umum. Kini mata pisau dipegang kepolisian dalam hal ini satuan lalulintas sebagai instansi yang menjalankan undang-undang.

Menanggapi hal tersebut, Kasatlantas Polrestabes Semarang, AKBP Yuswanto Ardi menegaskan pihaknya saat ini lebih mengedepankan sosiologi hukum. Ada sisi humanisme yang ia lihat bahwa pekerjaan sebagai ojek online saat ini banyak ditekuni masyarakat.

Selain itu ia juga memandang transportasi online saat ini juga masih dibutuhkan masyarakat.

"Jadi kami tidak akan menerapkan hukum secara saklek karena jangan sampai penerapan hukumnya justru kontra produktif dengan kamtibmas. Jadi kami biarkan saja karena memang sejak dulu ojek juga sudah ada toh?" terang Ardi saat dihubungi Tribun Jateng, Jumat (29/6/2018).

Ia tidak menampik bahwa polisi memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap ojek online dengan pasal 47 ayat 3 UU 22 2019 LLAJ. Meski demikian, ia juga melihat bahwa ojek online merupakan fenomena sosial dimana masyarakat juga membutuhkan.

"Jangan sampai itu menjadi permasalahan baru kalau kita melakukan penindakan," tegasnya.

Ia menerangkan, Polisi dalam menegakan hukum juga memperhatikan aspek aspek sosial. Dalam teori yang ia pelajari hukum bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan membuat rasa tentram di masyarakat.

Meski demikian, jika dalam praktiknya pengemudi ojek online melakukan pelanggaran lalulintas di jalan raya penindakan akan tetap ditegakan. Namun, untuk menindak beroperasinya ojek onlie secara langsung ia belum akan melakukan. (*)

Penulis: rival al-manaf
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved