OPINI

OPINI: Dilema Integritas versus Popularitas Kepala Sekolah

Aksi penolakan kepala sekolah di SMAN 2 Salatiga oleh siswa dan keinginan mengalahnya kepala sekolah bersangkutan

OPINI:  Dilema Integritas versus Popularitas Kepala Sekolah
tribunjateng/cetak/grafis bram kusuma
Guru Dalam Keterkungkungan Zonasi. Opini ditulis oleh Mukhlis Mustofa, S.Pd.,M.Pd/Dosen Unisri Surakarta 

Mukhlis Mustofa, S.Pd.,M.Pd

Dosen FKIP Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Slamet Riyadi Surakarta

TRIBUNJATENG.COM -- Aksi penolakan kepala sekolah di SMAN 2 Salatiga oleh siswa dan keinginan mengalahnya kepala sekolah bersangkutan (Tribun Jateng 2 Juli 2018 ) menyisakan beragam fenomena menarik. Aksi siswa berkaitan dengan ketidakpuasan layanan pendidikan sekolah dan berujung tuntutan mundurnya kepala sekolah dianggap melanggar normatif pembelajaran. Terlepas dari beragamnya motif siswa fenomena aksi ini selayaknya menjadi catatan tersendiri di dunia pendidikan kita.

Dibalik tuntutan untuk digantikannya kepala SMAN 2 Slatiga memunculkan pertanyaan utama yakni bagaimanakah selayaknya mekanisme penunjukan jabatan kepala sekolah yang mengakomodir kepentingan semua pihak. Pertanyaan ini berpijak bahwa tidak jarang kepala sekolah mendapatkan tempat di hati siswa namun untuk permasalahan administratif tidak sesuai dengan ketentuan mekanisme jabatan yang ditetapkan. Disisi lain terdapat kepala sekolah yang merasa on the track dengan misi pemerintahan kota namun tidak populis dikalangan siswa.

Di balik beragam fasilitas yang diterima, keberadaan Kepala sekolah sebagai tingkatan tertinggi dalam fungsi manajerial sekolah senantiasa menjadi sorotan utama semua pihak di sekolah itu. Secara tidak sadar seluruh komponen sekolah senantiasa “mengevaluasi” kepemimpinan kepala sekolah terutama yang dirasa janggal. Beragam tudingan miringpun tak pelak kerap ditimpakan kepala sekolah manakala keingingan warga sekolah tidak diakomodir sepenuhnya oleh kepala sekolah.

Fungsi manajerial inilah yang menjadikan kepala sekolah tidak ubahnya sasaran empuk seluruh kritikan warga sekolah. Parahnya kepala sekolah sendiri seakan terposisikan pada pilihan yang teramat sulit, disatu sisi berkeinginan melaksanakan tugas sesuai yang dibebankan untuk uji integritasnya disisi lain keinginan untuk memuaskan warga sekolah tidak jarang berbenturan dengan misi yang telah diemban pemerintahan daerah setempat.

Pola kepemimpinan kepala sekolahpun saat ini lebih berupaya menunjukkan integritasnya dengan menyesuaikan “tupoksi adminstratif“. Dengan pola ini tidak jarang kepala sekolah bisa menunjukkan integritasnya dan berpeluang untuk melanggengkan jabatannya bahkan memesatkan karir kepegawaian. Namun tidak jarang dengan pola ini menjadikan figur kepala sekolah menjadi pribadi tidak populis dikalangan warga sekolah dan menjadi sasaran empuk kritikan segala bentuk kebijakan.

Manajemen kepemimpinan inilah yang selayaknya dikaji ulang, mengingat sangatlah tidak elok manakala kepala sekolah dirasa memiliki integritas tinggi namun tidak populis dikalangan warga sekolah. Permasalahan ini semakin rumit dikarenakan dalam penempatannya guru yang telah lulus seleksi kepala sekolah lebih banyak ditempatkan bukan di sekolah asal tempat ia mengajar.

Penerapan pola ini bisa dipastikan kepala sekolah mengalami “shock “ dalam melaksanakan tugas manajerialnya dan bisa berimbas pengambilan kebijakan yang tidak populis. Pengefektifan peran kepala sekolah agar lebih membumi dalam melaksanakan fungsi manajerialnya bukanlah persoalan ringan. Menyibak permasalahan kepala sekolah ini terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan diantaranya

Reformasi pola pemilihan kepala sekolah, perubahan seleksi kepala sekolah hendaknya dilakukan dengan melibatkan elemen siswa dalam penentuan siapa yang akan menduduki jabatan kepala sekolah. Elemen ini seharusnya dilakukan mengingat kenyataannya kepala sekolah lebih banyak menghadapi tugas riil dilapangan dibandingkan menyelesaikan tugas administratif. Bentuk perubahan pola ini dapat mengadopsi pada pemilihan rektor perguruan tinggi dimana senantiasa dimulai dengan mekanisme jejak pendapat di kalangan civitas akademika.

Secara teknis pola ini dapat dilaksanakan pada saat proses awal seleksi kepala sekolah, guru yang mendaftar dalam seleksi kepala sekolah memiliki keharusan melampirkan hasil pooling dari warga sekolah dimana ia mengajar. Hasil jejak pendapat ini dijadikan salah satu elemen penilaian dalam proses seleksi dan bukan hanya terhenti pada ujuan kognitif semata. Dengan pola ini maka kredibilitas kepala sekolah tidak diragukan lagi mengingat dari level grass root sendiri sudah mengakui bahwa pribadi tersebut diterima semua kalangan.

Prioritaskan penempatan jabatan kepala sekolah menjadi langkah selanjutnya agar kredibilitas kepala sekolah dapat memberikan nilai lebih pada lembaga yang dipimpin. Pola ini untuk mengatasi hambatan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya.Pola penempatan ini sedikit banyak menjadi solusi konkrit untuk mengatasi kecangungan dalam melaksanakan tuganya. Sehingga pola ini sekaligus sebagai adagium bahwa apabila calon kepala sekolah telah diterima keberadaannya oleh sekelompok warga belajar pada umumnya tidak mengalami hambatan berarti dalam menjalankan tugas manajerilanya dimanapun ia ditempatkan.

Tidak kalah pentingnya hindarkan mekanisme dagang sapi dalam pemilihan kepala sekolah. Fenomena ini mutlak harus dihilangkan mengingat empuknya kursi kepala sekolah tidak jarang memunculkan tudingan bernuansa koruptif dan kolutif. Apabila poltik dagang sapi ini lebih dikedepankan dengan mengabaikan integritas kepala sekolah dipastikan fungsi manajerial yang telah disusun tidak akan pernah terwujud. Jabatan kepala sekolah pada beberapa daerah disinyalir sebagai politisasi pendidikan yang tidak kondusif bagi pengembangan pendidikan daerah.

Kepala sekolah merupakan elemen manajerial lembaga pendidikan dalam menjalankan misi lembaga pendidikan itu sendiri. Politisasi jabatan dan politik dagang sapi dengan mengesampingkan integritas pribadi dalam pemilihan kepala sekolah secara tidak langsung hanyalah akan memberangus dan menceburkan pendidikan ke jurang kenistaan tidak termaafkan. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved