TAJUK: SKTM Bukan Kartu Ngemis

Pihak sekolah harus benar-benar menyeleksinya secara ketat demi terselenggaranya pendidikan yang berkeadilan.

TAJUK: SKTM Bukan Kartu Ngemis
tribunjateng/cetak/grafis bram kusuma
RUSTAM AJI wartawan Tribun Jateng 

Oleh Rustam Aji

Wartawan Tribun Jateng

TRIBUNJATENG.COM - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 di Jateng memunculkan fenomena menyedihkan. Itu tak lain ditemukannya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dipakai untuk mendaftar ternyata banyak yang tidak sesuai kenyataan. Banyak pemegang SKTM ternyata orangtuanya mampu secara ekonomi.

Hal itu tentu saja mengundang keprihatinan. Bagaimana tidak, mereka yang mampu secara ekonomi dinyatakan tidak mampu. Bila calon peserta didik baru dengan SKTM “bodong” ini diloloskan, maka secara tidak langsung akan merampas hak calon peserta didik yang secara ekonomi memang benar-benar berangkat dari keluarga tak mampu.

SKTM bukanlah kartu untuk “ngemis” agar tidak dipungut biaya sekolah. Sebab, SKTM ini sebagai pengejawantahan dari jaminan pendidikan dari pemerintah untuk keluarga miskin. Sehingga, meski mereka tak mampu, tetap dijamin hak-haknya oleh pemerintah dalam mengenyam pendidikan. Mereka tetap berhak memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana Permendikbud Nomor 14/2018 tentang PPDB yang menyebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu adalah 20 persen.

Karena itu, penggunaan SKTM tentu tidak boleh serampangan. Pihak sekolah harus benar-benar menyeleksinya secara ketat demi terselenggaranya pendidikan yang berkeadilan.

Penggunaan SKTM yang serampangan, sanksinya tentu saja tidak hanya sekadar mereka digagalkan SKTM-nya saja, tetapi secara berjenjang harus ditelisik secara serius. Sebab, hal itu melibatkan orang-orang yang tidak bisa dianggap sepele, yakni RT, RW, dan Kelurahan/Desa.

Itu bisa dikatan sebagai penyalahgunaan dokumen negara mengingat SKTM dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di pemerintahan tingkat bawah, bahkan mungkin juga pejabat di atasnya. Sehingga, pengeluaran dokumen SKTM tidaklah bisa diberikan secara kebetulan tetapi sudah melalui verifikasi.

Nah, bila pengeluaran SKTM tidak dilakukan verfikasi secara benar, hal itu berarti ada sebuah kesengajaan. Karena membantu orang mampu kemudian dinyatakan tidak mampu. Sehingga, sanksinya tentu juga harus sampai kepada pihak berwenang yang mengeluarkan SKTM tersebut. Jadi, tidak fair rasanya bila sanksinya hanya sampai kepada pemegang SKTM saja.

Pemerintah, dalam hal ini pejabat di tingkat kota atau kabupaten harus memberikan sanksi secara tegas kepada pejabat di bawahnya yang secara sengaja mengeluarkan SKTM “bodong” tersebut.

Sekali lagi, bahwa SKTM bukanlah kartu untuk “mengemis”, tetapi itu merupakan dokumen negara yang diberikan kepada anak orang tak mampu untuk mendapatkan hak pendidikannya. Bagi mereka yang menyalahgunakan SKTM itu, maka harus diberi sanksi secara tegas karena telah mencederai dunia pendidikan.

Mari kita budayakan menjadi orang jujur. Janganlah cederai dunia pendidikan dengan ketidakjujuran. Bila menuntut ilmu saja sudah diawali dengan kebohongan, apa jadinya generasi mendatang. Tegakah kita mendidik anak-anak kita menjadi pembohong?

Menuntut ilmu tentu ada biaya. Tetapi kalau itu diikhtiarkan atau diniatkan untuk kebaikan anak dalam mendidik, maka hal itu akan menjadi berkah dan amal bagi kita. Sehingga, kelak mereka juga bisa menjadi generasi yang bisa dibanggakan untuk bangsa ini. Jangan sampai kita mendidik mereka menjadi anak pecundang! (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved