200 Personel Satpol PP Kota Semarang Amankan Pengosongan Tambak Terboyo Kulon

Endro mengatakan, lahan tambak tersebut aset Pemkot Semarang. Dalam pengosongan, Endro mengklaim telah melaksanakan SOP

200 Personel Satpol PP Kota Semarang Amankan Pengosongan Tambak Terboyo Kulon
TRIBUNJATENG/HERMAWAN HANDAKA
Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro P Martanto, mengerahkan sedikitnya 200 personel Satpol PP dalam upaya pengosongan lahan tambak di Terboyo Kulon, Genuk, Senin (23/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro P Martanto, mengerahkan sedikitnya 200 personel Satpol PP dalam upaya pengosongan lahan tambak di Terboyo Kulon, Genuk, Senin (23/7/2018).

Lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk area pembuangan (disposal) tanah kerukan sedimentasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) yang saat ini dalam proses normalisasi.

Endro mengatakan, lahan tambak tersebut aset Pemkot Semarang. Dalam pengosongan, Endro mengklaim telah melaksanakan standar operasional (SOP). Apalagi, disposal tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan proyek nasional yaitu normalisasi Sungai BKT.

"Kami berharap, warga yang mengelola harusnya legowo memberikan apalagi mereka tidak mempunyai alas hak. Dan langkah Pemkot pun cukup bijak karena selama puluhan tahun mereka mengelola tanpa ada retribusi sama sekali," kata Endro.

Pengosongan tambak tersebut, lanjutnya, pengamanan aset pemkot. Dipilihnya lahan tambak dikarenakan area tersebut merupakan area terdekat dengan lokasi normalisasi sungai.

"SOP sudah dilakukan dengan mengirim somasi yang batas waktunya 23 Juli ini. Walaupun sempat ada insiden kecil, itu wajar lah. Dari awal saya tekankan ke anggota agar tidak ada kekerasan," ujarnya.

Terkait beberapa seniman yang diamankan, katanya, mereka hanya dibawa ke luar area agar tidak menghalangi proses pengosongan tambak. Jika pengosongan terhambat, maka proses normalisasi yang sudah dalam proses percepatan pun akan terdampak.

Ia membandingkan proses pengosongan tersebut dengan proses relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Barito yang berada di bantaran Sungai BKT. Di mana jumlah PKL dan warga yang menghuni bantaran mencapai ribuan. Namun mereka dengan mudah direlokasi tanpa ada penolakan.

"Soal ganti rugi, kan dasarnya jelas. Tunjukan alas haknya dulu. Kalau ada, berapa pun pasti diganti sesuai appraisal. Lha ini kan tidak ada," tandasnya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved