Petambak Gugat Wali Kota Semarang ke PTUN Terkait Penunjukan Lahan Disposal

Pengelola tambak di Kelurahan Terboyo Kulon, Genuk, menggugat Walikota Semarang terkait penunjukan lahan tambak sebagai area pembuangan

Petambak Gugat Wali Kota Semarang ke PTUN Terkait Penunjukan Lahan Disposal
TRIBUN JATENG/M ZAENAL ARIFIN
Seniman melakukan pembacaan puisi di area tambak sebagai dukungan kepada pengelola tambak di Terboyo Kulon, Genuk, Sabtu (28/7/2018) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pengelola tambak di Kelurahan Terboyo Kulon, Genuk, menggugat Walikota Semarang terkait penunjukan lahan tambak sebagai area pembuangan (disposal) sedimentasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Surat bernomor 614/4250 tertanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan area disposal itu menjadi objek gugatan. Gugatan tersebut diajukan pada 23 Juli lalu. Berdasar penetapan jadwal, sidang perdana akan digelar Senin (30/7/2018) ini.

Kuasa hukum petambak dari kantor Advokat Independen, Bangkit Mahanantiyo mengatakan, surat yang ditandatangani Wali Kota Semarang tersebut cacat administrasi dan cacat prosedur. Alasannya, pengelola lahan tidak pernah diajak bicara dalam penununjukan lahan tersebut.

"Warga sebagai pengelola yang sudah lama, tidak pernah diajak bicara. Karena itu kami ajukan gugatan ke PTUN dan meminta hakim membatalkan surat tersebut," kata Bangkit kepada Tribun Jateng, Minggu (29/7/2018).

Ia menyebutkan, proses pengadaan tanah dalam suatu proyek telah diatur UU Nomor 2 Tahun 2012 yang di antaranya dijelaskan harus berhubungan langsung dengan pengelola atau pemilik lahan.

Terkait alas hak atau bukti kepemilikan yang selalu dijadikan dasar klaim Pemkot Semarang, Bangkit mengatakan, selama ini yang berlaku di Kelurahan Tambakrejo, tempat tinggal pengelola tambak, adalah tahu sama tahu.

Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Agraria juga disebutkan, jika pengelola lahan telah menguasai selama 20 tahun maka pengelola menjadi pemilik lahan.

"Lha pengelola yaitu Teha Edy Djohar itu sudah mengelola lahan tambak di Terboyo Kulon sudah 26 tahun lamanya. Berdasarkan UU Agraria, pengelola berhak atas lahan yang dikelolanya," jelasnya.

Terlepas dari itu, lanjut Bangkit, ia mempertanyakan kenapa yang menjadi sasaran area disposal hanya saru bidang tambak milik Teha Edy Djohar. Padahal, terdapat belasan tambak di lahan seluas 21,9 hektar di area tersebut.

Halaman
12
Penulis: m zaenal arifin
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved