Liputan Khusus

Pemilik Truk Ingin Ada Tarif Batas Bawah

Menurut dia, dalam angkutan orang, ada ketentuan tarif batas bawah-tarif batas atas yang ditetapkan pemerintah.

Pemilik Truk Ingin Ada Tarif Batas Bawah
tribunjateng/daniel ari purnomo
Saat Arus Mudik Lebaran, Jembatan Timbang Klepu Difungsikan Jadi Rest Area 

TRIBUNJATENG.COM -  Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jateng, Bambang Widjanarko mengatakan, pengusaha berharap agar pemerintah melalui Kemenhub, menetapkan tarif angkutan barang, sebagaimana angkutan orang.

Menurut dia, dalam angkutan orang, ada ketentuan tarif batas bawah-tarif batas atas yang ditetapkan pemerintah.

"Kami berharapnya, ada ketentuan tarif batas bawah dari pemerintah, layaknya angkutan orang. Tarif batas bawah saja yang ditentukan, per ton dan per kilometernya berapa," ujar dia.

Menurutnya, selama ini tak ada ketentuan dari pemerintah mengenai tarif angkutan barang. Dikatakan, jika ketentuan tarif angkutan barang hanya berdasar kesepakatan para pengusaha, maka hal itu berpotensi menimbulkan kartel.

Menurut dia, bila ada ketentuan tarif batas bawah dari pemerintah, maka pengusaha akan lebih mudah saat bernegosiasi dengan pengguna jasa. "Kalau ada ketentuan tarif, kita akan lebih mudah. Tak akan ada perang tarif, yang ada saling menawarkan pelayanan yang maksimal," tuturnya.

Selain itu, pengusaha ekspedisi juga tak repot dalam menghadapi tekanan dari pengguna jasa. "Jika ada yang menawar tarif terlalu murah, kita tinggal tunjukkan, ini lho ada ketentuannya dari pemerintah, harus kita taati," paparnya.

Bambang berharap, rencana penerapan aktifasi jembatan timbang per 1 Agustus mendatang, bukan hanya hangat-hangat tahi ayam. Menurut dia, penindakan terhadap angkutan yang angkutan yang kelebihan dimensi dan muatan atau over dimensi over loading (odol) pernah dilaksanakan pada 2016 dan 2017 silam, tetapi tak berlansung kontinyu dan hanya sesaat.

"Jika tak konsisten, ada rasa dongkol dari pengusaha yang telah terkena razia, sementara yang lain bebas. Akhirnya, ya kucing-kucingan," ucapnya.

Karena itu, ia berharap pemerintah benar-benar menerapkan aturan ini secara rigid, tegas, dan konsisten. Menurutnya, jika aturan diterapkan tak konsisten, hal itu akan menyulitkan pengusaha ekspedisi, saat bernegosiasi dengan pengguna jasa.

"Semisal, ini ada angkutan segini, pengguna jasa pengennya kan tentu murah, maka tak masalah sekali angkut? Sementara, kita ingin tertib, maka harusnya dua kali angkut. Kalau tak ada konsistensi dalam penegakan, kita akan kesulitan," ucapnya.

Di samping itu, jangan sampai ada pengistimewaan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah. Sebab, selama ini diketahui, yang sering over tonase adalah perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Yang over tonase banyak dari BUMN. Misalkan, perusahaan semen, baja, besi, itu kan banyak BUMN-nya. Angkutan-angkutan itu yang hampir pasti over tonase," ujarnya. (tim)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved