Ini Rekomendasi DPRD Terhadap KUA PPAS APBD Kendal

DPRD Kabupaten Kendal menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Kabupaten Kendal

Ini Rekomendasi DPRD Terhadap KUA PPAS APBD Kendal
TRIBUN JATENG/DHIAN ADI PUTRANTO
wakil bupati Kendal Masrur Masykur berjabat tangan dengan Ketua DPRD kabupaten Kendal, Prapto Utono 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dhian Adi Putranto

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - DPRD Kabupaten Kendal menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2019 dalam rapat paripurna, Kamis (2/8/2018)

Meski telah disetujui, DPRD meminta enam hal yang diprioritaskan terkait proyeksi keuangan dalam KUA PPAS tersebut.

Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono mengatakan bahwa Pemkab Kendal mengoptimalkan semua potensi dan sumber pendapatan secara cermat dan tepat.

"Perlu dilakukan penghitungan yang cermat dan teliti terkait sumber pendapatan daerah di tahun 2019. Tujuannya agar pada tahun 2019 Pendapatan Daerah dapat mencapai 2 Triliun," terangnya.

Ia menyebutkan selain itu, pemkab juga diminta mengasumsikan besaran secara riil Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 dan Bantuan Gubernur.

Dengan maksud apabila besaran DAK dan Bantuan Gubernur telah dihitung dengan tepat sehingga proyeksi keuangan pada tahun 2019 menjadi realistis dan alokasi belanja dapat meningkat.

Prapto juga mengatakan dalam penanganan dan penanggulangan kemiskinan, ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengupdate dan menggunakan data kemiskinan terbaru.

"Selanjutnya yang kami rekomendasikan untuk menjadi prioritas yakni Penerangan jalan umum diarahkan keperkampungan, desa, dan jalanan yang belum terlayani, pengelolaan sampah sesuai standar dan penyusunan laporan pengelolaan pendapatan secara progresif, "terangnya

Sementara itu Wakil Bupati Kendal, Masrur Masykur, mengatakan dalam penyusunan pendapatan daerah kabupaten Kendal pada tahun 2019 direncanakan mencapai 1,8 Triliun.

Hal itu terbagi dalam pendapatan langsung yakni 390 miliar, dana perimbangan (dana dari APBN ke otonom daerah) yakni sebesar 1 triliun dan pendapatan daerah lainnya yang mencapai 413 Triliun.

"Sementara itu, untuk alokasi belanja daerah kabupaten sendiri mencapai 1,8 Triliun. Yakni mencapai 1,1 Triliun untuk belanja tidak langsung, dan 724 miliar untuk belanja langsung," ujarnya dalam sambutan di rapat paripurna.(*)

Penulis: Dhian Adi Putranto
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved