Anggota DPD RI Minta Pemkot Semarang Buka Komunikasi dengan Pengelola Tambak Terboyo Kulon

Bambang Sadono, meminta Pemkot Semarang agar berkomunikasi secara baik dengan pengelola tambak di Terboyo Kulon

Anggota DPD RI Minta Pemkot Semarang Buka Komunikasi dengan Pengelola Tambak Terboyo Kulon
tribunjateng/hermawan handaka
Kawasan tambak Terboyo Kulon akan diuruk menggunakan tanah kerukan sedimentasi Banjir Kanal Timur yang sedang proses normalisasi. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Jawa Tengah, Bambang Sadono, meminta Pemkot Semarang agar berkomunikasi secara baik dengan pengelola tambak di Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk.

Hal itu dilakukan agar proses normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) yang merupakan proyek strategis nasional bisa berjalan lancar. Apalagi, manfaat normalisasi Sungai BKT nantinya dirasakan banyak warga.

Hal itu disampaikan Bambang Sadono usai melakukan mediasi antara pengelola tambak dengan Pemkot Semarang di kantor DPD RI Perwakilan Jawa Tengah, Jl Imam Bonjol Kota Semarang, Jumat (3/8/2018).

"Jangan sampai pembangunan ini ada imej tidak memanusiakan manusia. Pemkot jangan arogan, semena-mena dengan warganya. Harus bisa menyelesaikan masalah disposal itu dengan pendekatan. Lha ini malah warga sampai marah dan menggugat," katanya.

Ia menyarankan agar Pemkot mengajak dialog para pengelola tambak yang lahan tambaknya digunakan untuk area pembuangan (disposal) tanah sedimentasi Sungai BKT. Ia khawatir jika nantinya aksi penolakan para pengelola tambak itu akan mempengaruhi proses pembangunan.

"Saran saya, itu diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak menunggu proses hukum yang saat ini berjalan di PTUN maupun di PN Semarang. Sehingga masalahnya tidak berlarut-larut," tuturnya.

Menurut Bambang Sadono, permintaan pengelola tambak tidak berat. Bahkan menurutnya, para pengelola tambak memiliki niat yang baik mengelola lahan yang terlantar sehingga menjadi produktif selama puluhan tahun. Meski begitu, katanya, pengelola tambak mengakui lahan yang dikelola bukan hak milik mereka.

"Masyarakat ini menurut saya cukup baik, tinggal pendekatan dengan merekanya bagaimana. Karena masalah besarnya adalah soal komunikasi. Saya menunggu mereka berkomunikasi. Syukur proses hukumnya bisa ditunda atau dibatalkan. Sehingga tidak mempengaruhi proses pembangunan proyek strategis," harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang Sadono memfasilitasi para petambak yang merupakan warga Kelurahan Tambakrejo untuk berdialog dengan Pemkot Semarang.

Halaman
123
Penulis: m zaenal arifin
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved