Beban APBD Kota Semarang Bertambah Rp 200 Miliar untuk Tambahan Tunjangan PNS

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengungkapkan, adanya kenaikan TPP pegawai Pemkot Semarang membuat alokasi belanja rutin bertambah.

Beban APBD Kota Semarang Bertambah Rp 200 Miliar untuk Tambahan Tunjangan PNS
tribunjateng/dok
Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengungkapkan, adanya kenaikan TPP pegawai Pemkot Semarang membuat alokasi belanja rutin bertambah. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Semarang dipastikan menerima kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada 2019 mendatang. Hal itu setelah DPRD Kota Semarang menyetujui usulan kenaikan TPP sebesar 50 persen.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengungkapkan, adanya kenaikan TPP pegawai Pemkot Semarang membuat alokasi belanja rutin bertambah. Dari perhitungannya, kenaikan tersebut menambah beban APBD hingga Rp 200 miliar yang dipergunakan untuk membayar tunjangan di luar angka biasanya.

Pihaknya menyetujui kenaikan tersebut dengan pertimbangan dengan belanja dan beban kerja yang juga meningkat. Selain itu, dalam rangka pembenahan aparatur negara maka harus diimbangi reward dan punishment.

"Setelah ini kami meminta tidak ada yang namanya pungutan di luar ketentuan. Jadi semua PNS Pemkot Semarang harus komitmen untuk tidak melakukan hal tersebut," katanya, Minggu (5/8/2018).

Reward yang dimaksudkan, PNS mendapat TPP jika kinerjanya memenuhi indikator atau melebihi indikator. Sedangkan punishment dengan tidak mendapat TPP diberikan kepada pegawai jika melakukan pelanggaran disiplin seperti keterlambatan kerja yang dibuktikan melalui presensi kehadiran dengan teknologi finger print.

"Jadi ada indikator yang jelas. Termasuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan setiap PNS harus terdata. Sehingga nantinya ada penghitungan khusus terkait sanksi setiap pelanggaran," jelasnya.

Lebih lanjut Supriyadi mengatakan, adanya kenaikan TPP ini harus dibarengi dengan kenaikan pendapatan anggaran daerah. Seperti di 2017 lalu yang defisitnya hampir mencapai Rp 700 miliar. Dengan demikian, seluruh pihak harus fokus dan saling bantu agar mampu mencapai target pendapatan daerah yang ditentukan.

"Ketika sudah terpenuhi, baru membahas terkait dengan TPP. Kalau itu cukup dengan anggaran ya tetap kita alokasikan ke kenaikan TPP itu. Yang tahun 2019 mendatang itu ada kenaikan hingga 50 persen," paparnya.

Supriyadi memperkirakan total dari belanja APBD tahun 2019 nantinya hampir mencapai Rp 5,3 triliun. Jika pendapatan daerah bisa ditingkatkan hingga 13 persen, ia optimistis kenaikan TPP bisa dilakukan lagi pada tahun berikutnya.

Usai dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019, Jumat (3/8/2018) kemarin, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Kota Semarang yang telah menyetujui adanya kenaikan TPP sebesar 50 persen pada tahun 2019 mendatang.

"Adanya kenaikan TPP ini diharapkan para ASN semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kota Semarang," katanya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved