Tribun Campus

Dosen KKN Undip Giatkan Sadar Sertifikasi Tanah bagi Masyarakat Wanarejan Utara Pemalang

Menurut Ana, hal ini utamanya disebabkan masih banyak masyarakat yang enggan mendaftarkan hak milik atas tanahnya.

Istimewa
Dosen KKN Fakultas Hukum Undip Ana Silviana sedang memaparkan arti penting dan manfaat memiliki sertifikat tanah. (IST) 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hermawan Endra Wijonarko

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sampai saat ini masih banyak tanah di wilayah Indoneisa yang belum bersertifikat. Demikian disampaikan Dosen KKN Fakultas Hukum Undip, Ana Silviana, Selasa (7/8).

Menurut Ana, hal ini utamanya disebabkan masih banyak masyarakat yang enggan mendaftarkan hak milik atas tanahnya.

Alasannya karena mereka beranggapan bahwa untuk mendapatkan sertifikat memerlukan waktu yang cukup lama, prosedur yang berbelit-belit, serta biaya yang mahal.

"Disamping itu, kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah juga mempengaruhi masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya," kata Ana.

Baru-baru ini, Dosen KKN Undip bersama Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pemalang serta mahasiswa Tim II KKN UNDIP melakukan pendampingan masyarakat untuk sadar sertifikasi tanah dalam mengikuti program yang dicanangkan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan pra survei yang dilakukan oleh mahasiswa KKN masih banyak masyarakat di Desa Wanarejan Utara hanya memiliki bukti kepemilikan tanah berupa letter C dan SPPT PBB.

Saat ini ternyata Wanarejan Utara belum ditunjuk sebagai desa program PTSL dari Pemerintah.

Untuk menggugah masyarakat agar sadar melakukan sertifikasi dilakukan penyuluhan hukum dan pendampingan masyarakat untuk mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang agar tahun depan dijadikan objek PTSL.

Penyuluhan Hukum dilakukan di Balai Desa Wanarejan Utara, Jumat 3 Agustus 2018 dengan narasumber Ana Silviana, SH.M.Hum dosen KKN di Kecamatan Taman dan Hery Apriyanto dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.

PTSL adalah program sertifikasi tanah dengan objek Desa dengan hasil akhir adalah satu Desa sudah diukur semua dengan biaya yang ditanggung oleh Pemerintah.

Antusiasme peserta pelatihan sangat tinggi untuk melaksanakan sertifikasi tanah, karena ada harapan bahwa pasca legalisasi aset masih diberikan program pendampingan dari BPN untuk memberdayakan masyarakat desa dalam meningkatkan nilai tambah manfaat sertifikat tanah untuk ekonomi keluarga, khususnya dalam meningkatkan usaha pengrajin sarung goyor. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved