Tak Kunjung Dilantik, Dua Calon Perangkat Desa di Demak Laporkan Kadesnya ke Ombudsman

Mereka melaporkan keputusan kepala desa (kades) masing-masing yang sampai saat ini tidak bersedia melantik keduanya.

Tak Kunjung Dilantik, Dua Calon Perangkat Desa di Demak Laporkan Kadesnya ke Ombudsman
ISTIMEWA
Proses pengaduan dugaan mal administrasi ke Ombudsman RI Perwakilan Jateng. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rival Almanaf

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dua calon perangkat desa di Kabupaten Demak, Siti Mustab Siroh (Calon Kadus Tlogojati) dan Zulaikah (Calon Sekdes Tlogopandogan) mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Jateng Jumat (10/8/2018) lalu.

Didampingi kuasa hukum, mereka melaporkan keputusan kepala desa (kades) masing-masing yang sampai saat ini tidak bersedia melantik keduanya.

Mereka sebelumnya dinyatakan sebagai peserta yang memperoleh nilai tertinggi saat tes seleksi perangkat desa yang dilakukan oleh pihak ke tiga dalam hal ini UNS.

Dalam laporan hasil seleksi disebut bahwa Zulaikah menduduki peringkat pertama dari 17 peserta. Ia memperoleh nilai 54,20. Sedangkan di posisi ke dua ada Abdul Hasyim dengan nilai 53,90.

Sementara untuk pemilihan kepala dusun Siti Mustab Siroh juga menduduki peringkat teratas dari delapan peserta.

Ia memeroleh nilai 66,50 dan posisi kedua diduduki oleh Khoirotul Hidayah dengan total nilai 56,30.

Surat hasil seleksi tersebut diumumkan pada 26 Februari lalu. Namun, karena tidak kunjung dilantik keduanya kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Semarang. Rabu tanggal 6 Juni lalu, pengadilan mengabulkan gugatan keduanya.

Meski demikian setelah itu, kepala desa juga tidak kunjung melantiknya.

"Kami melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan kepala desa karena tidak melantik klien kami," terang penasehat hukum Zulaikah dan Siti, Saut Excaverius Sagala dalam keterangan tertulis yang dikirim ke Tribun Jateng, Minggu (12/8/2018).

Ia menyebut ketentuan pada pasal 53 ayat (6) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 mengamantkan Kepala Desa hanya memiliki waktu lima hari sejak putusan PTUN dibacakan.

"Kami meminta agar Ombudsman dapat untuk segera melakukan investigasi atau mengambil langkah-langkah taktis sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud Undang-undang nomor 37 tahun 2008 Tentang ORI, dalam rangka penyelesaian permasalahan kedua klien kami," imbuh Sagala.

Ia juga meminta Bupati Demak selaku atasan Kepala Desa Tlogopandogan untuk segera memerintahkan kades memenuhi putusan PTUN.

"Putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap, tidak melaksanakan putusan pengadilan maka sama saja tidak menghormati proses hukum," pungkasnya.(*)

Penulis: rival al-manaf
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved