Breaking News:

39 Bacaleg DPRD Purbalingga Tidak Memenuhi Syarat

Sebanyak 39 dari 531 bacaleg anggota DPRD Kabupaten Purbalingga periode 2019-2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat

Penulis: khoirul muzaki
Editor: galih permadi

Laporan Wartawan Tribun Jateng Khoirul Muzakki

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA- Sebanyak 39 dari 531 bakal calon legislatif (bacaleg) anggota DPRD Kabupaten Purbalingga periode 2019-2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

38 Bacaleg itu dinyatakan tidak memenuhi syarat karena berbagai faktor, antara lain karena mengundurkan diri dari.

Ketua KPU Purbalingga, Sri Wahyuni mencontohkan, ada 3 bacaleg yang mengundurkan diri dari Partai Hanura, Golongan Karya dan Partai Berkarya.

“ Untuk Partai Berkarya harus mengisi kembali bacalegnya dikarenakan yang mengundurkan diri berasal dari perempuan, sehingga untuk memenuhi 30 persen kuato perempuan harus dilakukan penggantian. Kalau tidak maka partai tersebut tidak bisa mengikuti pemilu di Dapil tersebut,” katanya di kantor KPU Purbalingga, Selasa (14/8).

Caleg yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) lanjut Yuni, selanjutnya dimasukan dalam rancangan daftar caleg sementara (DCS).

Selanjutnya, rancangan DCS diserahkan kepada partai politik untuk disinkronkan terkait nama caleg, foto, nomor urut, alamat serta daerah pemilihan apakah sesuai atau tidak.

Yuni berharap agar masyarakat berperan aktif terkait dengan keabsahan persyaratan bacaleg yang ada.

Laporan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis ke KPU Purbalingga atau melalui email kpu.purbalingga@gmail.com mulai 12 – 21 Agustus 2018. Dengan menyertakan identitas dan substansi yang ada beserta bukti pendukung jika ada.

“ Segala bentuk informasi masyarakat sangat membantu dalam penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD tahun 2019. DCT bisa dilihat di websitekpu.purbalinggakab.go.id dan media cetak dan media online,” tambahnya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Purbalinga, Imam Nurhakim, mengatakan, masyarakat Purbalingga dapat memberikan perhatian dan tanggapan terhadap DCS. Mereka bisa langsung mendatangi KPU Purbalingga atau Panwaslu Kabupaten Purbalingga untuk itu.

Penetapan DCS ini akan di berlangsung selama 7 hari. Selama periode itu, masyarakat bisa mencermatinya lalu melapor ke KPU atau Panwas untuk memberikan masukan terkait DCS itu.

“ Kami juga akan membuka posko pengaduan terkait dengan DCS, kita akan memenerima aduan ketika masyarakat mengetahui seorang bacaleg termasuk katagori TMS,” ujarnya.(*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved