Korupsi RSUD Kraton Pekalongan Diduga Mengalir ke Pemkab

Tersangka dugaan kasus korupsi di BLUD RSUD Kraton, Kabupaten Pekalongan, dr Muhammad Teguh Imanto Spb diperiksa oleh Penyidik

Korupsi RSUD Kraton Pekalongan Diduga Mengalir ke Pemkab
Uang_Tumpukan

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Tersangka dugaan kasus korupsi di BLUD RSUD Kraton, Kabupaten Pekalongan, dr Muhammad Teguh Imanto Spb diperiksa oleh Penyidik Subdit III/ Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jateng, Selasa (14/8/2018) di Rutan Kelas II A Kota Pekalongan.

Modusnya yakni pemotongan remunerasi atau intensif manajerial para pajabat struktural RSUD tersebut.

Dugaan korupsi itu terjadi dan dilakukan oleh tersangka pada anggaran 2014-2016.

Dalam kasus itu penyidik hanya menetapkan dr Muhammad Teguh Imanto sebagai tersangka tunggal yang saat itu menjabat selaku Direktur RSUD Kraton.

"Tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 subsidair Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia juga dijerat dengan Pasal 12 huruf F, UU yang sama," kata, Direskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Hendra Suhartiyono.

Sementara itu, dijelaskan oleh Kuasa Hukum, dr Muhammad Teguh, T Arsyad, pemberian intensif kepada pejabat struktural telah sesuai dengan rumusan dan ketentuan.

"Untuk terkait pemotongannya, diakui klien saya didasarkan kesepakatan bersama oleh pejabat struktural RSUD Kraton. Jadi, uang dihimpun Kabag Keuangan selaku bendahara dalam rekening tampungan dan digunakan untuk dana taktis, operasional di rumah sakit itu," jelasnya, terpisah.

Selain operasional, pihak M Teguh mengakui, dana intensif juga mengalir ke sejumlah pejabat di Pemkab tersebut.

"Dugaan pemotongan intensif manajerial pejabat struktural RSUD Kraton bagi eselon II, eselon III a, dan III b terjadi sejak 2014-2016 itu, sesuai dengan ketentuan pemerintah, pejabat pengelola BLUD berhak atas remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab," imbuhnya.

Dalam pelaksanaannya, direktur menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberian insentif manajerial kepada 13 pejabat RSUD Kraton, pada 2014 silam.

Eselon II rata-rara berhak mendapatkan intensif Rp 70 juta perbulan, eselon III a Rp 30 juta, dan eselon III b Rp 17,5 juta. Namun, intensif itu tidak pernah diberikan, namun ditampung bendahara keuangan, Rizky Tesa Malela, dalam rekening penampungan.

Sesuai kesepakatan pejabat struktural, dana intensif ditampung sebagai dana taktis operasional RSUD.

Sesuai kebutuhan, para Wadir, Kabag, dan Kasubag dapat meminta pencairannya ke bendahara untuk kegiatan. Dan dalam penggunaannya pun, dilaporkan ke bendahara dan kepada direktur.

Selain kepentingan RSUD, dana itu diketahui diberikan ke sejumlah pejabat Pemkab sejak 2014-2016. Setiap bulan, mereka disebut diberikan jatah tunai oleh bendahara, yang juga keponakan Amat Antono.

Hingga detik ini, dugaan tersebut masih terus diselidiki. Informasi yang dihimpun pun, menyebutkan, besaran dana yang ditampung sekitar Rp 120 juta sampai dengan Rp 150 juta perbulan sejak 2014-2016.

Aliran dana itu, mengalir ke Amat Antono sudah sejak pada 2013 sampai 2015, kemudian ke Bupati Asip Kholbi sejak 2015-2016 sekitar Rp 30 juta perbulan.

Tidak hanya itu, dana juga mengalir ke Wabup 2015-2016 Arini Harimurti, sekitar Rp 25 juta. Sekda Mukaromah Syakoer 2014 sampai dengan 2016 sekitar Rp 20 juta perbulan, serta instansi daerah terkait.

Bahkan, pada Maret 2017 silam, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti. Bahkan, Arini datang ditemani oleh suaminya, Amat Antono, Bupati Pekalongan periode 2011-2016.

Arini menjadi salah satu penerima aliran dana insentif manajerial tersebut, dan sebanyak tiga kali, Arini menerima dana itu, per bulan masing-masing Rp 20 juta, dengan total Rp 60 juta.

Dalam kasus itu, Amat Antono juga menerima aliran Rp 30 juta per bulan selama menjabat dan telah mengembalikan Rp 400 juta. Informasinya, ia menambah pengembalian dengan total Rp 1,2 miliar.

"Wabup Arini mendapat Rp 60 juta. Uang itu sumbernya dari pemotongan insentif," jelas Direskrimsus, Kombes Lukas Akbar Abriari.

Informasi penyidik, selain dari Arini dan Amat Antono, pengembalian juga dilakukan Bupati Pekalongan saat ini, yakni Asip Kholbihi sebesar Rp 90 juta. Serta Sekda Mukaromah Syakoer dan sejumlah SKPD terkait.

Kini, Muhammad Teguh, mendekam di Rutan Pekalongan usai dieksekusi Kejari Kabupaten Pekalongan tanggal 16 Mei 2017 lalu.

Dalam perkara Nomor 1828 K./Pid.Sus/2017, Muhammad Teguh, dipidana 6 tahun, dengan denda Rp 500 juta.(*)

Penulis: hesty imaniar
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved