Tak Kunjung Dilantik, Dua Calon Perangkat Desa di Demak Temui Anggota DPD RI

Di kantor yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 185 Kota Semarang, mereka disambut oleh anggota komite IV DPD RI, Bambang Sadono.

Tak Kunjung Dilantik, Dua Calon Perangkat Desa di Demak Temui Anggota DPD RI
Istimewa
Bambang Sadono (tengah) berfoto dengan calon perangkat desa dan penasehat hukum. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rival Almanaf

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Calon Perangkat Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Siti Mustab Siroh (calon Kepala Dusun) dan Zulaikah (calon Sekretaris Desa), bersama dengan kuasa hukumnya, mendatangi Kantor Perwakilan DPD RI, Provinsi Jawa Tengah.

Di kantor yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 185 Kota Semarang tersebut, mereka disambut oleh anggota komite IV DPD RI, Bambang Sadono.

Keduanya kemudian mengadukan tindakan Kepala Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang menurut mereka telah melakukan tindakan sewenang-wenang.

Kuasa hukum Saut Excaverius Sagala dalam keterangan persnya, Kamis (16/8/2018) mengungkapkan, tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Tlogopandogan adalah dengan tidak menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Putusan tersebut bernomor 5/P/FP/2018/PTUN.SMG dan nomor 6/P/FP/2018/PTUN.SMG, yang pada intinya putusan tersebut memerintahkan kades agar segera melakukan pelantikan dan pengangkatan Siti Mustab Siroh dan Zulaikah sebagai perangkat desa.

Pria dari kantor hukum Independent And Partners tersebut, juga menyayangkan sikap Bupati Demak. Ia menilai bupati pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal memberikan sanksi terhadap kades.

Hal tersebut mendasarkan pada Pasal 3 ayat (2) huruf i jo Pasal 7 huruf d jo Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 47 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

"Aturan tersebut pada intinya menyampaikan bahwa kepala daerah berwenang untuk memberikan sanksi kepada pejabat pemerintahan daerah yang tidak melaksanakan putusan pengadilan," imbuh Saut.

Anggota Komite IV DPD RI, Bambang Sadono, menyampaikan bahwa lembaganya tidak mempunyai kewenangan perihal pengangkatan perangkat desa.

"Akan tetapi DPD RI memiliki kewenangan untuk mengundang pihak Kepala Desa Tlogopandogan dan Pemerintah Kabupaten Demak untuk dipertemukan kepada calon Perangkat Desa Tlogopandogan.

Dalam hal ini DPD RI hanya sebagai fasilitator saja antara pihak pemerintah dengan warga masyarakat," tambahnya.(*)

Penulis: rival al-manaf
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved