Breaking News:

Pemilu 2019

Dicoret oleh KPU, Mudasir Hanura Ajukan Gugatan ke Bawaslu Jateng

Mudasir Dicoret oleh KPU, DPD Partai Hati Nurani Rakyat Jateng Ajukan Gugatan ke Bawaslu Jateng

Penulis: yayan isro roziki | Editor: iswidodo
tribunjateng/yayan isro roziki
Mudasir bacaleg Hanura yang dicoret oleh KPU Jateng karena dianggap tidak memenuhi syarat 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jateng, mengajukan gugatan sengketa ke Badan Pengawas‎ Pemilu (Bawaslu) Jateng. Sengketa ini, terkait bakal calon legislatif (Bacaleg) Mudasir Dapil Jateng IV meliputi  yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng. Dapil Jateng IV meliputi Kabupaten Rembang dan Pati.

Sehingga, yang bersangkutan dicoret dari daftar caleg sementara (DCS) yang dilansir KPU Jateng. Menindaklanjuti gugatan sengketa tersebut, digelar mediasi secara tertutup, antara pihak pemohon dan termohon, di Kantor Bawaslu Jateng, Senin (20/8).‎

Ketua DPD Hanura Jateng, Bambang Raya Saputra, mengatakan ‎gugatan sengketa ini dilayangkan, lantaran pihaknya menilai Mudasir sebagai caleg potensial, namun dalam verifikasi berkas pendaftaran oleh KPU Jateng, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Diakui, penyebab TMS itu lantaran Mudasir pernah menyandang status narapidana korupsi, pada beberapa waktu lalu.

"Ini agendanya masih mediasi, antara pemohon dan termohon, dengan dimediatori oleh Bawaslu Jateng. Hari ini mediasi pertama, besok masih ada agenda mediasi lanjutan," kata Bambang.‎

Ditandaskan, jika dalam mediasi kedua tak ada titik temu, maka pihaknya akan melanjutkan kepada proses lebih lanjut. Yakni, ajudikasi atau persidangan, yang mana prosesnya juga akan dilaksanakan di Bawaslu Jateng.

Sementara itu, Mudasir, mengatakan gugatan dilayangkan lantaran ia merasa bahwa semua proses dan berkas sudah dipenuhi semua. Namun, oleh KPU dinyatakan TMS lantaran ia merupakan mantan napi korupsi.

Menurutnya, masih ada peluang‎ untuk dapat maju sebagai caleg dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Selain mengajukan gugatan ke Bawaslu, sambung dia, ia dan beberapa rekan lain telah mengajukan judicial review PKPU 20/2018, ke Mahkamah Agung (MA).

"Sembari menunggu proses di MA, kita juga upayakan jalur lain. Sebelum ini, gugatan serupa ini dikabulkan oleh Bawaslu Aceh dan juga Sulawesi Utara (Sulut), jadi kami akan terus berupaya mencari keadilan," ucapnya.

Menurut dia, pencoretan namanya di DCS lantaran berkas dinyatakan TMS, karena merupakan mantan napi korupsi, telah melanggar aturan yang lebih tinggi. ‎"Dalam perundangan, tak ada larangan mantan napi kasus korupsi untuk maju sebagai caleg, kecuali hak politiknya dicabut oleh pengadilan," tandas Mudasir.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved