Dinas Perdagangan Ancam Bongkar Paksa Bangunan PKL Barito

Pembongkaran bangunan kios pedagang kaki lima (PKL) Jalan Barito yang terdampak normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT)

Dinas Perdagangan Ancam Bongkar Paksa Bangunan PKL Barito
tribunjateng/hermawan handaka
Dinas Perdagangan kembali melanjutkan pembongkaran kios PKL dan pemangkasan pohon di kelurahan Mlatiharjo, Senin (20/8). Batas waktu untuk pedagang melakukan pembongkaran sendiri sampai akhir bulan Agustus 2018. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Pembongkaran bangunan kios pedagang kaki lima (PKL) Jalan Barito yang terdampak normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT), tidak berlangsung lancar. Hingga saat ini, masih ada sekitar 67 PKL di tiga kelurahan yang enggan direlokasi.

Tiga kelurahan tersebut yaitu Rejosari, Mlatiharjo dan Bugangan. Padahal, Dinas Perdagangan menargetkan bangunan di ketiga kelurahan tersebut sudah bersih dan direlokasi maksimal pertengahan Agustus lalu.

"Kami akui kesulitan melakukan pembongkaran lantaran para pedagang ngotot menempati bangunannya dan menuntut mendapatkan ganti rugi. Sementara kami tidak ada untuk hal itu," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, di sela pembongkaran bangunan dan penebangan pohon di Kelurahan Mlatiharjo, Senin (20/8/2018).

Hingga saat ini, 67 PKL termasuk 10 hunian liar di tiga kelurahan tersebut telah diperingatkan sampai tiga kali. Fajar masih memberikan waktu hingga 25 Agustus sebelum dilakukan pemadaman listrik. Namun jika tetap membandel, Fajar mengancam akan melakukan pembongkaran secara paksa.

"Solusinya kalau tidak manut kami, ya terpaksa akan kami lakukan bongkar paksa. Kami akan minta ke Wali Kota untuk menugaskan Satpol PP guna pembongkaran paksa itu," ujarnya.

Jika hal itu terjadi, katanya, justru para PKL yang rugi. Pasalnya, selain seluruh barang PKL yang ada di dalam bangunan hanya dikeluarkan dan bangunan dirobohkan, mereka tidak akan dapat tempat pengganti di pasar relokasi yang disediakan.

Fajar menuturkan, para pedagang di tiga kelurahan tersebut akan diperlakukan sama dengan pedagang yang ada di kelurahan lain yang sudah terlebih dahulu pindah.

Menurutnya, tuntutan para pedagang di MLatiharjo, Bugangan dan Rejosari yang ingin mendapatkan bangunan fisik permanen tidak dapat dipenuhi lantaran pihaknya tidak menganggarkan hal tersebut.

"Jelas, terus terang kami tidak menganggarkan, posisi kami kan hanya memindahkan di tempat yang sudah kami bangun. Sedangkan dari BBWS ini menghendaki percepatan, akhir tahun ini harus selesai," jelasnya.

Dengan masih adanya puluhan PKL itu, membuat proses pembongkaran kembali molor dari yang ditargetkan. Untuk itu, Fajar mengajak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) untuk menebang seluruh pohon yang ada di Jalan Barito.

Halaman
12
Penulis: m zaenal arifin
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved