David Sebut Produk Susu Kental Manis Sudah Ikuti Aturan BPOM

Komisi VI DPR RI, Nasrullah Zubir meminta agar BPOM dan pemerintah lebih bijaksana melihat polemik terkait susu kental manis.

David Sebut Produk Susu Kental Manis Sudah Ikuti Aturan BPOM
Tribunnews
Ilustrasi Susu Kental Manis 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta konsisten terkait ketentuan iklan produk olahan, seperti susu kental manis.

BPOM menggulirkan wacana revisi aturan labelisasi dan iklan produk pangan. Padahal, sejumlah aturan yang ada belum berumur lama.

Contohnya, dua aturan terkait susu kental manis saja baru berlaku kurang dari dua tahun.
Pertama, Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan, di mana disebutkan susu kental manis merupakan sub-kategori susu kental dari kategori susu.

Kedua, Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang menyebutkan pada label susu kental manis harus dicantumkan tulisan “Perhatikan! Tidak Cocok Untuk Bayi sampai usia 12 Bulan”.

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David Tobing mengatakan, akan menjadi pertanyaan publik apabila aturan yang baru berlaku satu atau dua tahun langsung diubah atau direvisi.

Oleh karena itu, lanjut David, sebaiknya tidak perlu ada perubahan aturan atau perubahan satu klausul pun, kecuali memang merugikan masyarakat.

Pihaknya telah melakukan penelitian pada produk-produk susu kental manis. Hasilnya, produk-produk tersebut mayoritas sudah mengikuti aturan BPOM. Salah satunya, produk tersebut diberi peringatan untuk tidak dikonsumsi bayi.

“Hasilnya tidak ada yang dilanggar pelaku usaha. Jadi jangan malah membuat konsumen menjadi terombang-ambing. Kalau memang aturannya masih baik, itu saja yang terus diedukasi kepada konsumen,” kata David, Rabu (22/8).

Sementara anggota Komisi VI DPR RI, Nasrullah Zubir meminta agar BPOM dan pemerintah lebih bijaksana melihat polemik terkait susu kental manis.

Menurut dia, perubahan aturan harus dilandaskan pada kajian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ia juga mengingatkan agar BPOM tidak terjebak menerbitkan sebuah peraturan yang kurang adil.

“Jangan pemerintah menyesuaikan kebutuhan produsen, tapi harus menyesuaikan apa yang terbaik bagi konsumen,” terang dia. (Tribunjateng/Kompas.com)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved