OPINI Moh Nurul Huda: Religious Nation State

Agama dan negara dalam silsilah kehidupan di dunia memiliki kelindan yang nyaris tak bisa dirapikan antar sesama.

OPINI Moh Nurul Huda: Religious Nation State
Tribun Jateng

Oleh Moh Nurul Huda

Pengajar di Ponpes Daar al-Qalaam dan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

TRIBUNJATENG.COM - Agama dan negara dalam silsilah kehidupan di dunia memiliki kelindan yang nyaris tak bisa dirapikan antar sesama. Keduanya memiliki gejolak yang bahkan hampir tidak bisa diselaraskan untuk hidup secara berdampingan. Sebab karakter nasionalisme dan agama yang saling bertolak belakang pada akhirnya menyebabkan pemisahan antara agama dan negara. Hal ini tak lain karena paham nasionalisme yang saat ini telah menjelma dan membudaya di Indonesia pada dasarnya adalah sekuler.

Sejarah yang tak bisa disembunyikan itu sesungguhnya terbentuk atas perlawanan dari kaum ilmuan terhadap konsep “religio integralismepolitic” pada zaman kegelapan Eropa. Ketidakramahan gereja terhadap para ilmuan yang acap kali menemukan temuan baru dan tak sesuai dengan doktrin gereja menyebabkan kelindan demikian terkoyak bahkan menuai pertengkaran yang ironis.

Galileo Galilei (1564-1642) adalah satu dari beberapa ilmuan yang menjadi korban akibat penemuannya yang dianggap melenceng dari doktrin gereja. Karena ituah, ia divonis hukuman mati sebab mempertahankan penemuan ilmiahnya berupa teori kopernikus (teori heliosentris). Otoritas gereja yang juga memiliki otoritas politik pada saat itu mendapat perlawanan yang sangat bermakna dari para ilmuan hingga menyebabkan dikotomi antara agama dan negara.

Berangkat dari kenyataan itulah, negara yang awalnya berdasar pada aturan agama, secara seksama beralih menuju ke negara bangsa. Sebab para ilmuan meyakini bahwa apabila negara masih diselaraskan kepada agama—dengan melihat kenyatan tadi—tidak akan mencapai kemajuan yang akseleratif. Dan paham baru inilah yang pada momentumnya kemudian dinamakan “nasionalisme” hingga mendapatkan kejayaannya pada masa (1648) perjanjian westaple (Mohammad Nasih: Nasionalisme Religius).

Kejayaan paham nasionalisme di Eropa setelah memisahkan agama dan negara, akhirnya diadopsi oleh beberepa negara lain—termasuk beberapa negara Islam—agar mendapatkan kesuksesan yang sama. Namun terlepas dari sejarah demikian, dikotomi antara agama dan negara dalam histori peradaban Eropa tentu tidak bisa diselaraskan dalam konteks Indonesia.

Sebab kelindan karakteristik yang terhimpun dari beragam agama, suku, ras, bahasa dan lain sebagainya menyebabkan para pendiri bangsa tidak memutuskan rajutan yang bermakna di Indonesia. Alhasil, nilai-nilai kemanusiaan yang terangkum dalam beragam agama pada akhirnya menyebabkan kelahiran konsep Pancasila sebagai dasar pijakan bangsa. Senafas dengan itu, Yudi Latif (2016) juga menuturkan tentang ketidaksingkronan pemisahan agama dan negaradi Indonesiasebab negara masih memerlukan agama-agama untuk diambil saripati ajarannya.

Pijakan Bangsa

Pijakan yang secara nyata dideklarasikan oleh bangsa Indonesia semenjak kemerdekaan pada tahun 1945 adalah berdasar kepada Pancasila. Pancasila yang terangkum dalam lima nilai secara seksama memiliki makna yang setara dengan kehariban tujuan bangsa. Namun terfokus pada sila pertama, bahwa “Ketuhanan yang Maha Esa” adalah salah satu inti ajaran yang mengandung ideologi religious nation state.

Sila pertama yang terangkum dalam empat kata demikian menjelaskan bahwa negara Pancasila bukanlah negara sekuler, sebab negara sekuler memisahkan agama dan negara. Negara Pancasila bukan pula negara agama, sebab negara agama memberlakukan agama sebagai agama resmi negara (Mahfudz MD: 2016). Beranjak dari kenyataan itulah, deklarasi yang mengatasnamakan tidak bertemunya agama dan negara jika dipersatukan menyebabkan perdamaian di bumi Indonesia kerap kali dugulingkan.

Beragam ironisme yang memunculkan opini tentang hubungan agama dan negara semakin mengalami perenggangan tentu perlu diluruskan. Sebab nilai juang Pancasila yang telah mengalami beragam duka dan luka dalam mengantarkan eksistensi Indonesia sampai saat ini adalah kenyataan yang tak bisa dilalaikan.

Karena itulah, terkoyaknya eksistensi agama yang bahkan sampai dianggap musuh negara merupakan kesalahan yang harus dibetulkan. Oleh sebab itulah, pancasila sebagai religious nation stateharus senantiasa dieksplorasikan, agar ideologi yang terkandung dalam jiwa Pancasila oleh sebagian masyarakat lainnya tidak dilupakan. Hal ini tak lain agar kerukunan umat beragama selalu terjaga dan tak pernah punah meski dunia hilang tertelanmasa.

Pun, kontruksi nalar negara yang berdasar pada Pancasila juga harus selalu menakar paham-paham kemanusiaan yang terkandung dalam enam agama resmi di Indonesia. Karena setiap agama tentu memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan ajaran-ajarannya agar bisa ditransformsikan ke dalam regulasi negara. Hanya saja, regulasi demikian juga tidak perlu diasosiasikan sebagai klaim ajaran agama tertentu, agar bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia (Baca: Pancasila dan Nasionalisme Religius).

Mari kembali bersatu, menyatukan kembali pintalan-pintalan benang yang terkoyak. Mengembalikan martabat negara yang semakin jauh dari pola pikiryang sebenarnya. Sudah saatnya, kita kembali pada arti beragama yang sesungguhnya. Kembali pada hakikat kenyataan yang semakna dengan menolak perusakan kebhinekaan yang telah kita jaga. Sebab makna agama dalam bahasa sansekerta ialah (a) tidak, dan (gama) merusak. Maka, mari kita kembalikan kepada makna yang seutuhnya. Wallahu a’lam bi al-shawaab. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved