Jumlah DPT Bertambah, Jumlah TPS di Jawa Tengah Melonjak

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dwi Laylatur Rosyidah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di Jawa Tengah meningkat sebanyak 361 ribu pemilih.

Jumlah DPT mencapai 27.430.269 jiwa, naik cukup tinggi jika dibandingkan dengan Pilgub Jateng beberapa waktu lalu, yang berjumlah 27.068.125 jiwa.

Penambahan tersebut dijelaskan Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo merupakan pemilih pemula setelah Pilgub.

"Untuk DPT Pemilu 2019 ada penambahan sekitar 361 ribu, dari Pilgub Jateng 2018 kemarin. Penambahan itu dari pemilih pemula setelah Pilgub," ujarnya.

Kenaikan ini berimbas pada tingginya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencapai 115.186, melonjak dibanding tahun lalu.

"Sesuai dengan undang-undang KPU, bahwa satu TPS maksimal untuk 300 pemilih. Sehingga kalau memilah berdasarkan geografis, ada kabupaten / kota yang cukup tinggi," lanjutnya.

Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT Pemilu tahun 2019 tingkat provinsi di Hotel Oak Tree Emerald Semarang tersebut, Kamis (30/8/2018), Joko mencontohkan Kabupaten Brebes yang bahkan TPSnya sampai 6 ribu lebih.

Menyikapi kondisi ini, Joko menyebut ada beberapa hal perlu disiapkan.

"Satu di antara hal yang perlu disiapkan adalah badan penyelenggara, sebab kemarin saja dari 60 ribu TPS mencari badan penyelenggara yang bisa memenuhi ketentuan undang-undang sulitnya bukan main. Apalagi dengan 115 ribu," tuturnya.

Kesulitannya itu berkaitan dengan usia dan pendidikan, karena banyak dari generasi muda yang sekolah di luar.

Padahal ketentuan Undang-Undang, untuk menjadi badan penyelenggara tidak boleh lebih dari dua kali.

Sehingga mencari baru menjadi kesulitan tersendiri.

Pekerjaan rumah ini bukan hanya di KPU, partai politik sebagai peserta pemilu juga mempunyai pekerjaan rumah.

Joko menjelaskan bahwa Parpol akan menjadi semakin berat tugasnya untuk bisa mengelola seluruh TPS.

Begitu halnya dengan masyarakat, agar terus menyampaikan masukan-masukan kepada KPU atau PPS untuk update data.

Update data tersebut dalam konteks pemeliharaan agar KPU dapat memonitor pergerakan.

Joko meyakini sebagaimana Pemilu yang lalu, bahwa pindah memilih akan cukup tinggi.

"Sehingga kita monitor, jadi misalnya ada pemilih dari TPS 1 pindah keluar kota, maka TPS awal akan kita coret tanpa mengurangi jumlah, karena kalau jumlah urusannya dengan logistik," lanjutnya.

Siapkan stretegi khusus

Menyikapi kondisi Pemilu 2019, Joko menyebutkan telah menyiapkan strategi khusus.

"Salah satunya adalah kita akan melibatkan berbagai organisasi untuk membantu kami menyiapkan badan penyelenggara," paparnya.

Karena hal tersebut berkaitan dengan proses bimbingan teknis.

"Karena apa? Waktu simulasi itu kita menembus 24 jam untuk menghitung. Sementara di UU, pemungutan penghitungan suara dilakukan serentak dalam hari dan tanggal yang sama," katanya.

Hal tersebut dijelaskannya juga harus diselesaikan melalui perubahan regulasi. (*)