Operasi Tangkap Tangan

Hakim Kena OTT Bisa Dipecat

Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi hakim adhoc Pengadilan Tipikor Medan, Merry Purba.

Hakim Kena OTT Bisa Dipecat
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi hakim adhoc Pengadilan Tipikor Medan, Merry Purba.

Penggeledahan di Medan, Sumatera Utara, berlangsung pada Rabu (29/8) malam. Selain itu, pada Kamis (30/8), penyidik menggeledah Gedung Pengadilan Negeri Medan. Kemudian, rumah milik terdakwa perkara korupsi penjualan lahan eks-Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2, Tamin Sukardi.

"Sejak Kamis siang masih berjalan penggeledahan di rumah dan kantor tersangka TS (Tamin Sukardi)," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis.

KPK sebelumnya menangkap 8 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 4 orang di antaranya adalah hakim, yakni Ketua PN Medan, Marsuddin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo, serta hakim Sontan Merauke Sinaga dan hakim adhoc Merry Purba.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK hanya menetapkan Merry Purba sebagai tersangka.

Merry disangka menerima suap 280 ribu dolar Singapura. Diduga, uang tersebut untuk memengaruhi putusan hakim terhadap perkara korupsi penjualan lahan eks-HGU PTPN2 dengan terdakwa Tamin Sukardi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahmad Jayus mengatakan, pihaknya masih mendalami kasus OTT KPK terhadap sejumlah hakim di PN Medan. Hal itu disampaikan Jaja, seusai kegiatan diskusi publik dengan tema perbuatan merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim dan upaya penegakan hukumnya di Hotel Aston, Kota Kupang, Kamis.

Menurut Jaja, jika hakim yang kena OTT terbukti bersalah, maka akan diperiksa terkait kode etiknya. "Kalau misalnya hakim yang kena OTT terbukti bersalah, maka akan diberhentikan. Untuk pemberhentiannya melalui Komisi Yudisial," ucap Jaja.

Dia mengaku, pihaknya akan bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pemeriksaan dari segi etik. "KPK bergerak dari segi pidana dan kita dari segi etik. Kemudian nanti ada proses pidana dan terbukti bersalah, tentu dari segi etik kita akan lakukan proses pemecatan," katanya. (tribunjateng/kps/Tribunnews)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved