Breaking News:

Pemilu 2019

Mudasir Telah Siapkan Pengakuan sebagai Eks-Koruptor

Mudasir Telah Siapkan Pengakuan sebagai Eks-Koruptor.KPU Jateng diperintahkan untuk memproses Mudasir

Penulis: yayan isro roziki | Editor: iswidodo
yayan isro roziki
Bacaleg Partai Hanura untuk DPRD Jateng dapil IV, Mudasir (kiri), bersalaman dengan komisioner KPU Jateng, Ikhwanudin (kanan), usai sidang ajudikasi di Kantor Bawaslu Jateng, Senin (3/9) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengabulkan sebagian gugatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), terkait sengketa Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng. Sengketa ini berkait pencoretan Mudasir, bakal calon anggota legislatif (caleg) Hanura untuk DPRD Jateng dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, yang meliputi Kabupaten Pati dan Rembang.

Sidang ajudikasi terkait sengketa Pemilu ini digelar di Kantor Bawaslu Jateng, Senin (3/9). "Mengabulkan sebagian gugatan pemohon, dan membatalkan keputusan KPU Jateng, tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) peserta Pemilu legislatif 2019," kata Ketua Majelis Ajudikasi, Fajar Subhi.

Oleh karena itu, KPU Jateng diperintahkan untuk memproses Mudasir sebagai bakal caleg dan memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam DCS dari Partai Hanura. Putusan ini harus dilaksanakan KPU Jateng selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kerja.

Fajar menyampaikan, Mudasir merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Namun, dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, yang bersangkutan tidak dicabut hak politiknya, untuk memilih dan dipilih.

Dalam sidang ajudikasi, turut hadir tim kuasa hukum Partai Hanura, yang diwakili oleh Parlindungan Manik, Mudasir, serta KPU Jateng sebagai termohon, yang diwakili oleh komisionernya, Ikhwanudin. Sidang ajudikasi dilaksanakan, setelah beberapa kali mediasi tertutup antara pemohon dan termohon tidak membuahkan hasil.

Menanggapi putusan ini, Ikhwanudin mengatakan, pihaknya akan menunggu salinan putusan resmi dari Bawaslu Jateng. Seanjutnya, salinan itu akan dibawa ke rapat pleno untuk mengambil keputusan langkah selanjutnya.

"Hari ini, hanya saya saja yang mendengar isi putusan itu. Kami tunggu salinan resmi dari Bawaslu, baru nanti kami gelar pleno," ujarnya.

Dilansir Kompas.com, Ketua KPU RI, Arief Budiman, menginstruksikan kepada KPU di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menunda putusan dari Bawaslu di tiap daerah, terkait sengketa Pemilu, yang berpangkal dari penerapan PKPU 20/2018. Dalam PKPU itu disebutkan mantan napi kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, untuk maju dalam Pemilu legislatif 2019.

Menanggapi hal ini, Ikhwanudin mengatakan, KPU merupakan lembaga negara yang bersifat hierarkis. "Artinya, bisa ditafsirkan keputusan apa yang akan diambil KPU provinsi," ujarnya.

Mudasir merupakan mantan anggota DPRD Pati selama dua periode. Ia juga merupakan mantan napi kasus korupsi dana hibah APBD untuk KONI tahun anggaran 2012, senilai Rp 1,07 miliar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved