Irwansyah Ajukan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Kampung Bahari Lewat Pengadilan

Sekretaris Distaru Kota Semarang, M Irwansyah, mengatakan, proses pembebasan lahan lewat pengadilan ini ditempuh lantaran keterbatasan waktu.

Irwansyah Ajukan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Kampung Bahari Lewat Pengadilan
tribunjateng/m zainal arifin
BELUM DIBEBASKAN - Bangunan rumah warga Tambaklorok masih berdiri di tengah jalan karena belum terbebaskan seiring adanya pembangunan Kampung Bahari. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang mengajukan konsinyasi ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang terkait pembebasan lahan proyek Kampung Bahari Tambak Lorok Semarang. Ada 14 bidang lahan yang pembayaran ganti ruginya dibayarkan lewat pengadilan.

Sekretaris Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang, M Irwansyah, mengatakan, proses pembebasan lahan lewat pengadilan ini ditempuh lantaran keterbatasan waktu. Menurutnya, hingga masa kontrak pekerjaan 1 selesai pada Juli 2018, pembebasan lahan belum juga selesai.

"Akhirnya, ditempuh melalui konsinyasi. Beberapa warga belum mau menerima uang ganti rugi dan terus menawar. Pembebasan lahan yang belum selesai ini sebenarnya tanggungan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Yang menjadi tanggungan Distaru sudah beres," katanya, Kamis (6/9).

Dikatakannya, konsinyasi diajukan awal Agustus lalu. Beberapa lahan yang diajukan dalam proses itu di antaranya, dua bidang lahan untuk pembangunan pasar dan satu instalasi air sumur artesis milik seorang pengusaha.

"Kemudian, di lahan untuk RTH, ada dua bidang yang konteksnya bermasalah. Nilai ganti ruginya mereka sepakat tapi bisa dikatakan sengketa. Selain itu, ada satu instalasi air bersih artesis yang juga milik seseorang. Jadi, kalau saya rangkum, di pasar itu ada tiga item tidak sepakat. Sedangkan di RTH ada tiga item tidak sepakat," jelas Irwansyah.

Sementara, yang menjadi tanggungjawab DPU Kota Semarang, terdapat delapan bidang tanah. Meski sudah diajukan konsinyasi, pihaknya masih menawarkan penyelesaian pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi lewat sosialisasi ulang.
"Karena sudah kami daftarkan ke PN untuk konsinyasi maka pembayarannya tetap menjadi kewenangan PN Semarang. Statusnya, semua lahan itu sudah dibayar oleh Pemkot," jelasnya.

Lambannya penyelesaian sengketa pembebasan lahan Kampung Bahari ini mengakibatkan proses pembangunan Kampung Bahari terganjal. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto, mengatakan, selama pembebasan lahan belum diselesaikan, pemerintah pusat tidak bisa melanjutkan pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok.

"Pembebasan lahan sudah dianggarkan, mestinya harus segera ditindaklanjuti. Persoalannya, mengapa hingga sekarang tidak selesai?" katanya setengah bertanya.
Dikatakannya, anggaran pembebasan lahan seringkali tidak bisa terserap karena minimnya persiapan dalam pembebasan lahan. Akibatnya, proses pengerjaan proyek Kampung Bahari terkendala. Apalagi, lanjutnya, kontrak kerja pengerjaan proyek pembangunan Kampung Bahari tahap pertama telah habis sejak Juli 2018.

"Itulah pentingnya koordinasi. Bisa jadi, nanti malah nggak terbayar. Misalnya, kontraknya sudah habis, kemudian pekerjaan belum selesai karena terhambat dengan pembebasan lahan maka satu solusinya adalah langkah adendum," imbuhnya.

Hal itu bertujuan, kontrak tersebut tidak berhenti di tengah jalan. Menurut Wachid, adendum bisa dilakukan jika ada masalah dalam pembebasan lahan. Dalam adendum itu harus disebutkan perpanjangan masa kontrak.

"Tetapi, juga harus disebutkan pembebasan lahan itu bisa diselesaikan sampai kapan?" katanya.

Seperti diketahui, proyek Kampung Bahari Tambak Lorok Semarang merupakan proyek yang dikerjakan pemerintah pusat. Ada beberapa instansi yang terlibat dalam pelaksanaan teknis pembangunan Kampung Bahari. Di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang dan Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang yang menangani pembebasan lahan.

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana bertanggung jawab penataan wilayah bibir pantai dan sungai, serta Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat penataan di area fasilitas umum. (tribunjateng/cetak/nal)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved