Pemilu 2019

KPU Tunggu Putusan MA terkait Mantan Napi Koruptor Nyaleg

Rekomendasi dan keputusan Bawaslu untuk meloloskan bakal calon legislatif mantan narapidana koruptor munculkan polemik

KPU Tunggu Putusan MA terkait Mantan Napi Koruptor Nyaleg
kompas.com
Rekomendasi dan keputusan Bawaslu untuk meloloskan bakal calon legislatif mantan narapidana koruptor munculkan polemik panjang. 

TRIBUNJATENG.COM - Rekomendasi dan keputusan Bawaslu untuk meloloskan bakal calon legislatif mantan narapidana koruptor munculkan polemik panjang. Karena sebelumnya KPU mencoret nama nama bacaleg yang terindikasi mantan napi kasus korupsi dari DCS.

Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, keputusan Bawaslu kontradiktif dengan yang sudah dibangun dengan sejumlah pihak sebelumnya.

“Dalam pandangan saya, kesepakatan dengan banyak pihak bahwa pengesampingan atau pembatalan PKPU yang mengatur pencalonan tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai dasar dalam penyelenggaraan proses pencalonan anggota DPD, DPR, dan DPRD untuk Pemilu 2019,” kata Titi kepada Kompas.com, Jumat (7/9/2018).

Menurut Titi, sejak awal seharusnya Bawaslu tak memberi ruang bagi para caleg eks koruptor.

“Bawaslu semestinya sejak awal tidak membuat pernyataan yang seolah-olah memberi ruang bagi para caleg mantan napi korupsi untuk memperoleh perlindungan hak konstitusionalnya,” ujar dia.

Saat ini, lanjut Titi, sebaiknya Bawaslu menunda pembuatan putusan terkait permohonan sengketa yang diajukan para mantan napi korupsi.

“Sebab hampir semua para mantan napi korupsi mendalilkan bahwa argumentasi mereka mengajukan permohonan sengketa karena PKPU bertentangan dengan UUD 1945, Putusan MK, dan UU Pemilu,” kata Titi.

Titi mengatakan, PKPU Nomor 14 dan Nomor 20 Tahun 2018 merupakan peraturan yang sah. Oleh karena itu, Bawaslu seharusnya konsisten menggunakan PKPU tersebut.

“(PKPU Nomor 14 dan 20 Tahun 2018) Sebagai batu uji yang utuh dan penuh untuk menilai ketepatan pembuatan keputusan oleh KPU di daerah dalam tidak meloloskan para mantan terpidana korupsi menjadi bakal caleg,” kata Titi.

Bawaslu juga diminta menghormati Peraturan KPU sebagai regulasi yang sah dan mengikat.

Halaman
12
Editor: iswidodo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved