Peraturan Taksi Online Ada Perubahan Lagi setelah MA Kabulkan Gugatan

Aturan baru itu disiapkan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian gugatan yang meminta Permenhub itu dicabut.

tribunjateng/akhtur gumilang
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau ruas tol di exit tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, pada Selasa (5/6/2018) 

TRIBUNJATENG.COM - Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan aturan baru untuk mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor (Permenhub) 108 tahun 2017 yang mengatur soal taksi online.

Aturan baru itu disiapkan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian gugatan Daniel Lukas Rorong, Herry Wahyu Nugroho, dan Rahmatullah Riyadi yang meminta Permenhub itu dicabut.

"Permenhub 108 begitu kemarin ada putusan MA, saya sebenarnya sudah menyusun peraturan menteri perhubungan yang baru, tapi masih draf sifatnya, dan hari ini sudah saya rapatkan dengan internal kita. Nanti siang juga kita akan rapat dengan Organda," ujar Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/9).

Budi mengatakan, pihaknya akan segera menyelesaikan peraturan pengganti itu.
Diharapkan, peraturan itu tak akan digugat lagi.

"Target saya secepatnya (selesai), Pak Menteri (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi - Red) minta secepatnya. Jadi kalau bisa mungkin sampai dengan awal bulan depan, atau bulan depan sudah selesai. Saya usahakan," lanjut Budi.

Budi menambahkan, dalam menggodok peraturan baru itu pihaknya akan meminta pendapat dari aliansi pengemudi taksi online.

"Saya akan libatkan semua semacam aliansi-aliansi yang ada, tetapi harapan saya begitu nanti dilibatkan mereka semua semuanya minimal adalah representasi dari perwakilan mereka yang ikut. Jadi harapan saya begitu nanti selesai tidak ada gugatan lagi," ucap dia. (Tribunjateng/Kompas.com)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved