Pileg 2019

TERBARU: KPU Akan Tetapkan Aturan Baru Pileg, Foto Caleg Eks-koruptor Akan Dipajang

KPU merumuskan aturan baru untuk menghambat laju mantan napi koruptor menjadi anggota dewan.

TERBARU: KPU Akan Tetapkan Aturan Baru Pileg, Foto Caleg Eks-koruptor Akan Dipajang
Ilustrasi 

tTRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Bukannya putus asa karena usulan menjegal caleg mantan napi koruptor, KPU merumuskan aturan baru untuk menghambat laju mantan napi koruptor menjadi anggota dewan.

KPU akan menandai surat suara caleg mantan koruptor, bahkan akan memajang foto caleg mantan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Lembaga penyelenggara pemilu itu sudah menerima salinan putusan uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD.

"Senin malam, KPU menerima salinan putusan MA, judicial review peraturan KPU baik PKPU pencalonan DPD maupun DPR/DPRD. Kami pelajari hal apa saja yang secara substantif dibatalkan oleh Mahkamah Agung," ujar Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari, Selasa (18/9).

Dia menjelaskan, pihaknya akan memeriksa salinan putusan itu untuk kemudian menindaklanjuti. Ada dua hal yang kemungkinan dilakukan lembaga penyelenggara pemilu itu dalam waktu dekat.

Kemungkinan pertama, kata dia, langsung melaksanakan putusan MA karena pasal atau ketentuan yang mengatur mantan narapidana korupsi mendaftarkan sebagai bacaleg dibatalkan MA.

Kemungkinan kedua, merevisi PKPU. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM mengenai perubahan PKPU. Selain itu, pihaknya akan menyampaikan kepada DPR RI hal apa yang perlu dilakukan perubahan terhadap PKPU yang dibatalkan MA.

"Jadi, secara hukum aspek peraturan perundangan juga memenuhi, secara substansi juga memenuhi supaya mengambil langkah kebijakan untuk menindaklanjuti putusan-putusan Bawaslu terdahulu" kata dia.

Mengingat waktu penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) masih tersisa dua hari atau pada 20 September mendatang, maka pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan termasuk apabila dimungkinkan mengubah PKPU. Harapannya penetapan DCT tidak diundur dari waktu yang sudah dijadwalkan.

Halaman
12
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved