Kamis, 21 Mei 2026
Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Anggaran Pemilu Besar, Panwaslu Pati Gelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan

Tahun 2019 esok menjadi tahun masyarakat Indonesia menentukan siapa selanjutnya yang akan menjadi pemimpin negaranya

Tayang:
Penulis: Lita Febriani | Editor: muslimah
Tribunjateng.com/Lita Febriani
Ahmadi Ketua Bawaslu Kabupaten Pati 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Lita Febriani

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Tahun 2019 esok menjadi tahun masyarakat Indonesia menentukan siapa selanjutnya yang akan menjadi pemimpin negaranya.

Guna persiapkan pesta demokrasi pemerintah telah persiapkan jauh-jauh hari mengenai apa yang diperlukan untuk Pemilu 2019.

Panwaslu Kabupaten Pati mengadakan Rapat koordinasi pengelolaan keuangan dan anggaran  tingkat kecamatan pada pemilu 2019 pada Kamis (20/9/2018).

Melihat anggaran Pemilu yang cukup besar menjadi faktor utama diadakannya acara agar apa yang sudah di koordinasikan Bawaslu dapat berjalan dengan baik hingga tingkat kecamatan.

"Anggaran Pemilu inikan cukup besar dibanding pilihan Gubernur kemarin. Makanya kami mengadakan rapat koordinasi ini agar apa yang sudah ditentukan bawaslu RI, Provinsi, Kabupaten bisa dilakukan di kecamatan," tutur Ahmadi Ketua Bawaslu Kabupaten Pati usai acara pada Kamis (20/9/2018).

Tahun ini anggaran disampaikan oleh Ahmadi kurang lebih terdapat Rp 24 miliar dengan pengeluaran terbanyak pada tali asih kepada pengawas TPS dimana di Pati terdapat 4.683 TPS dan nominal tali asih tiap pengawas adalah Rp 700.000.

"Dalam dua tahun berjalan itu kami menerima kurang lebih ada Rp 23 miliar, nah dari 1 tahun 4 bulan ini tentunya harus dibreakdown ditingkat bawah, pengeluaran yang besar justru pada pemberian tali asih kepada pengawas TPS dimana di Pati ada 4.693, kalau tiap bulan ada Rp 700 ribu kan sudah terlihat tinggi, itu pengeluaran yang banyak," papar Ahmadi.

Menilik pada anggaran yang sangat besar tersebut Ahmadi menekankan pada pengelola anggaran ditingkat kecamatan agar wajib melakukan tiga hal yaitu, akuntabilitas, transparansi dan kehati-hatian.

"Makanya kami menekankan pada pengelola anggaran ditingkat kecamatan akuntabilitas, transparansi dan kehati-hatian ini harus dijalankan. Karena anggaran yang banyak kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan temuan yang dilakukan BPK," tutup Ahmadi kepada Tribunjateng.com. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved