Breaking News:

KPU Kendal Coret Dua Bacaleg dan Tetapkan 504 Daftar Calon Tetap

Caleg dari PKB dicoret dikarenakan ada pencabutan berkas yang menyebabkan dirinya tidak sah.

Penulis: Dhian Adi Putranto | Editor: suharno
tribunjateng/dok
FOTO ILUSTRASI 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dhian Adi Putranto

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Dari 506 bakal calon legislatif (bacaleg) yang masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS), 504 yang ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap pemilihan Legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal.

Ketua KPU Kendal, Hevy Indah Oktaria yang ditemui pada Jumat (21/9/2018) siang mengatakan sebelum ditetapkan DCT, pihaknya terlebih dahulu mencoret dua nama bacaleg dari daftar DCS.

"Ya kami mencoret dua nama yakni Mardiyah dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Muhammad Ihsan dari Partai Demokrat," Jelasnya.

Ia mengatakan pencoretan dua bacaleg itu memiliki alasan yang berbeda.

Caleg dari PKB dicoret dikarenakan ada pencabutan berkas yang menyebabkan dirinya tidak sah.

Sedangkan caleg dari partai demokrat dicoret dikarenakan ada yang mengundurkan diri.

"Partainya (demokrat) mengajukan pengunduran diri calegnya. Alasannya tidak diizinkan oleh instansi tempat bacaleg tersebut bekerja," jelasnya.

Baca: Tak Punya Uang Untuk Bayar Cicilan Motor, Warga Kendal Curi Kotak Amal Musala

Hevy pun menyebutkan dari 504 Caleg yang ditetapkan tidak ada caleg yang dari mantan terpidana kasus Korupsi maupun dari mantan terpidana kasus Narkoba.

Ia menyebutkan Caleg yang terdaftar itu semuanya bersih dari kasus tersebut.

"Setelah ditentapkan DCT maka pada tahapan berikutnya yakni caleg akan melakukan masa kampanye pada tanggal 23 September 2018," terangnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kendal Arief Musthofifin menerangkan agar para bacaleg untuk mematuhi peraturan pemilu.

Menurutnya jika terjadi temuan pelanggaran pemilu dan terbukti dinyatakan bersalah, maka hukuman yang dijatuhkan yakni minimal satu tahun penjara dan denda Rp 12 juta.

"Masa kampanye mulai 23 September. Jika dilakukan sebelum tanggal itu bisa dinyatakan sebagai pelanggaran pemilu," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved