Menuntut Diangkat Jadi PNS, Para Guru Honorer Kota Pekalongan Gelar Aksi

Para guru honorer Kota Pekalongan menggelar aksi menuntut diangkat menjadi CPNS

Menuntut Diangkat Jadi PNS, Para Guru Honorer Kota Pekalongan Gelar Aksi
Tribun Jateng/Budi Susanto
Para tenaga pengajar honorer lakukan long march dan istigasah di halaman Pemkot Pekalongan, menuntu pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (24/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Budi Susanto

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Seratusan tenaga pengajar honorer lakukan long march dari SMP N 4 Pekalongan, yang terletak di Jalan Sriwijaya menuju ke Komplek Pemkot Pekalongan, Senin (24/9/2018).

Membawa spanduk-spanduk tuntutan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), mereka berjalan beriringan dengan meneriakan seruan nasib menjadi tenaga pengajar honorer.

Sampainya di Komplek Pemkot, rombongan sempat dihadang oleh petugas yang berjaga karena ingin masuk ke halaman. Namun, setelah melakukan koordinasi perwakilan rombongan diperkenankan masuk.

Tak lama, perwakilan guru honorer yang diijinkan masuk berkumpul untuk melakukan istigosah, mereka nampak khusuk melakukan doa bersama di halaman Pemkot tersebut.

Dikatakan koordinator aksi, Ratno, ada 196 tenaga pengajar yang mengikuti aksi, dan para guru menuntut pengangkatan yang dijanjikan pemerintah.

“Kami ingin diakui, kami sudah mengabdi lebih dari 20 tahun namun nasib kami tak diperhatikan sama sekali,” jelasnya kepada Tribunjateng.com.

Para tenaga pengajar honorer lakukan long march dan istigasah di halaman Pemkot Pekalongan, menuntu pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (24/9/2018). 
Para tenaga pengajar honorer lakukan long march dan istigasah di halaman Pemkot Pekalongan, menuntu pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (24/9/2018).  (Tribun Jateng/Budi Susanto)

Pihaknya menambahkan, adanya aturan mengenai usia guru honorer yang diangkat menjadi PNS menambah sengsara para pengajar yang sudah mengabdi bertahun-tahun untuk memajukan dunia pendidikan.

“Aturan batas usia dari pemerintah yaitu 35 tahun, sedangkan ratusan guru honorer yang ada di Pekalongan rata-rata berusia 35 tahun keatas bahkan ada yang 50 tahun lebih,” jelasnya.

Gaji di bawah Rp 400 ribu setiap bulan juga dikeluhkan Ratno, pasalnya jumlah gaji tersebut tak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Dengan gaji antara Rp 150 hingga Rp 500 ribu apa bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, beginilah nasip kami tenaga pengajar honorer sebagai garda depan dunia pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua PGRI Kota Pekalongan Robby Agus Setiono mendukung usaha para guru honorer agar diangkat dan diakui pemerintah.

Ditambahkannya, para guru honorer punya tiga tuntutan, pertama meminta pemerintah menunda pengangkatan ataupun tes CPNS, dan menyelesaikan permasalahn guru honorer.

Kedua, Peraturaran Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 agar direvisi, karena honorer yang berusia 35 tahun ke atas tidak boleh mengikuti tes CPNS.

"Yang terakhir tenaga pengajar honorer minta diangkat tanpa adanya tes,” tegasnya.(*)

Penulis: budi susanto
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved