Wali Kota Pekalongan Akan Sampaikan Keluhan Tanaga Honorer ke Pemerintah Pusat

Para tenaga pengajar honorer yang melakukan aksi demonstrasi, ditemui langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Saelany Mahfudz

Wali Kota Pekalongan Akan Sampaikan Keluhan Tanaga Honorer ke Pemerintah Pusat
Tribun Jateng/Budi Susanto
Para tenaga pengajar honorer lakukan long march dan istigasah di halaman Pemkot Pekalongan, menuntu pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (24/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Budi Susanto

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Para tenaga pengajar honorer yang melakukan aksi demonstrasi, ditemui langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Saelany Mahfudz, Senin (24/9/2018).

Koordinator aksi para guru honorer yang ikut dalam audensi bersama pihak Pemkot, Ratno, usai bertemu dengan wali kota menerangkan, pihaknya sangat bersyukur suara para tenaga pengajar honorer dan tenaga honorer K2 didengar.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemkot yang telah menerima kami, tuntutan kami tentang penundaan penerimaan CPNS dan merevisi Peraturaran Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018,” katanya usai melakukan pertemuan dengan wali kota, Senin (24/9/2018).

Pihaknya sangat berharap tenaga honorer K2 bisa diangkat menjadi PNS, karena sudah mengabdi bertahun-tahun.

Baca: Menuntut Diangkat Jadi PNS, Para Guru Honorer Kota Pekalongan Gelar Aksi

“Pemkot berjanji akan terus mendorong dan menyuarakan tuntutan kami, selain itu wali kota juga akan mengirim tuntutan kami melalui rapat bersama pemerintah pusat, kami berharap bisa dikabulkan,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Saelany Mahfudz menambahkan, keputusan pengangkatan PNS merupakan wewenang dari kementerian, namun pihaknya akan membantu meneruskan suara para tenaga honorer yang ada di Kota Pekalongan.

“Nanti melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) akan kami ajukan tuntutan para guru honorer,” jelasnya.

Saelany menambahkan, pihaknya akan terus mendorong ke pemerintah pusat terkait permintaan para guru honorer.

“Maka dari itu kami berharap para kepala daerah bisa bekerjasama untuk mensejahterakan tenaga pengajar honorer, dengan cara bersama-sama mengajukan ke pemerintah pusat melalui APeksi,” tambahnya.

Terkait anggaran pendidikan yang ditentukan Pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dinyatakan Saelany sudah diterapkan bahkan telah dilebihkan 10 persen.

“Pemernitah pusat menetukan 20 persen anggaran pemerintah daerah untuk mengakomodir pendidikan, dan kami telah melakukannya bahkan kami melibihkan 10 persen untuk alokasi pendidikan,” timpalnya.(*)

Penulis: budi susanto
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved